Tak Jadi Shutdown, Kongres AS Loloskan RUU Jaminan Pendanaan hingga 45 Hari ke Depan

US Capitol, Gedung Kongres AS (DPR dan DPD) (Wikimedia / Creative Commons)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat memilih untuk menghindari penutupan pemerintahan federal setelah DPR dan Senat menyetujui kesepakatan pendanaan jangka pendek.

Sebuah rancangan undang-undang yang menjamin pendanaan pemerintah hingga pertengahan November tetapi tidak mencakup bantuan baru untuk Ukraina disetujui di Senat dengan 88 suara berbanding sembilan, dikutip dari laman BBC, Minggu (1/10/2023).

Resolusi 45 hari tersebut diusulkan oleh Ketua DPR Kevin McCarthy setelah terjadi pemberontakan oleh rekan-rekan Partai Republik garis keras yang menguasai majelis tersebut.

Setelah ditandatangani menjadi undang-undang, hal ini akan mencegah gangguan terhadap layanan federal.

Shutdown AS, yang akan menyebabkan puluhan ribu pegawai federal cuti tanpa bayaran dan menangguhkan berbagai layanan pemerintah, dijadwalkan akan dimulai pada hari Minggu (1/10).

Namun dalam perubahan haluan yang dramatis pada Sabtu sore, anggota DPR dari Partai Republik bergegas untuk meloloskan langkah pendanaan sementara yang akan membuat pemerintah tetap terbuka selama 45 hari lagi dan tidak memberikan konsesi besar pada tingkat pengeluaran.

Hal ini didukung oleh lebih banyak anggota Partai Demokrat daripada Partai Republik, dengan sebanyak 90 anggota Partai Republik menentangnya.

Langkah ini merupakan pukulan bagi sekelompok kecil anggota Partai Republik sayap kanan yang telah mengadakan perundingan di majelis dengan tuntutan keras untuk pemotongan belanja negara.

Mantan Presiden Donald Trump didakwa terkait upaya menghalangi pengesahan hasil pemilu AS 2020 dan serangan ke Gedung Kongres AS pada 6 Januari 2021 lalu. Ini jadi dakwaan keempat Trump yang akan kembali maju sebagai kandidat capres Partai Republik u...

2 dari 2 halaman

Jangan Ada Lagi Pendanaan untuk Ukraina

Situasi Capitol Hill usai penyerbuan pendukung Donald Trump — Berlatar belakang Capitol AS, anggota militer berjalan dengan perimeter keamanan didirikan sehari setelah massa pendukung Donald Trump menerobos Kongres AS, Washington, DC. Kamis (7/1/2021). Penyerbuan dilakukan saat para anggota Kongres hendak mengesahkan kemenangan Joe Biden. (AP Photo/Evan Vucci)

Namun, dengan mayoritas anggota parlemen ingin menghindari penutupan pemerintahan, salah satu tuntutan utama faksi tersebut – tidak ada lagi pendanaan AS untuk pertahanan Ukraina terhadap invasi Rusia – tercermin dalam RUU itu.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis tak lama setelah pemungutan suara di Senat, Presiden Joe Biden mengatakan, "anggota DPR yang ekstrem dari Partai Republik" berusaha menciptakan "krisis yang dibuat-buat".

Biden juga dan mendesak Ketua McCarthy agar menyetujui kesepakatan pendanaan lebih lanjut untuk Ukraina tanpa penundaan.

Dia berkata: "Dalam kondisi apa pun, kami tidak dapat membiarkan dukungan Amerika terhadap Ukraina terganggu."

"Saya sepenuhnya berharap Ketua Parlemen akan menjaga komitmennya kepada rakyat Ukraina dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk membantu Ukraina pada saat kritis ini."