Australia Mau Bayar Ganti Rugi Rp268 miliar terhadap Ratusan Anak Indonesia yang Dijebloskan ke Penjara Dewasa

Sebagian besar pemohon yang terlibat dalam class action ditahan di Pulau Christmas atau di Darwin antara tahun 2009 dan 2012, setelah mereka tiba di Australia dengan kapal penyelundup manusia.

Penggugat mengatakan bahwa mereka dibujuk untuk melaut ketika masih usia anak-anak dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Mereka mengaku tidak tahu tujuan kapal atau bahwa kapal itu ternyata digunakan untuk mengangkut pencari suaka.

Berdasarkan hukum Australia pada saat itu, setiap awak kapal usia anak-anak harus dikembalikan ke negara asalnya bukan menghadapi tuntutan.

Namun, pihak berwenang saat itu mengandalkan analisis rontgen pergelangan tangan -yang sekarang sudah didiskreditkan- untuk menentukan usia anak-anak tersebut dan memenjarakan siapapun yang mereka yakini berusia di atas 18 tahun.

Sebuah laporan penting yang dikeluarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Australia pada tahun 2012 menemukan banyak pelanggaran terhadap hak-hak para WNI tersebut dan dugaan bahwa kasus mereka ditangani secara salah.

Ali Jasmin, penggugat utama, juga menuduh pejabat Australia yang terlibat dalam kasusnya melakukan kelalaian dan diskriminasi rasial.

Pemerintah Australia sendiri telah menyelesaikan beberapa tuntutan hukum penahanan yang salah dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2017, mereka setuju membayar kompensasi sebesar 70 juta dolar Australia kepada hampir 1.700 pengungsi dan pencari suaka setelah secara ilegal menahan mereka dalam kondisi berbahaya di Pulau Manus.

Lima tahun kemudian, pemerintah Australia menyelesaikan kasus yang melibatkan seorang pencari suaka asal Irak yang ditahan secara tidak sah selama lebih dari dua tahun di pusat penahanan imigrasi dengan pembayaran ganti rugi sebesar 350 ribu dolar Australia.

Tawaran ganti rugi yang diajukan pada Kamis (5/10) terhadap para WNI harus mendapat persetujuan akhir dari Pengadilan Federal sebelum dapat dibayarkan.