Pemerintah Bali Gandeng Australia dan Perusahaan AS untuk Proyek Bus Listrik e-BRT

Liputan6.com, Jakarta - Pengadaan transportasi umum yang memadai adalah salah satu hal penting untuk mendukung kemajuan suatu daerah.

Salah satu daerah di Indonesia yang tengah meningkatkan akses masyarakatnya dengan transportasi umum adalah Bali. Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya tengah mengadakan pertemuan pertama yang membahas mengenai Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dengan rute Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) pada Rabu, 18 Oktober 2023.

Pengadaan proyek ini ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap transportasi umum utamanya yang terjangkau, berkelanjutan, dan aman di Bali.

Tak sendirian, Pemerintah Bali menggandeng Australia yang bermitra dengan Millennium Challenge Corporation asal Amerika Serikat untuk merealisasikan proyek e-BRT Sarbagita ini.

Rencananya akan dilakukan penilaian kelayakan, pengembangan kasus bisnis dan desain infrastruktur awal terhadap dua rute koridor angkutan massal bus listrik prioritas tersebut, dalam hal mewujudkan peningkatan konektivitas dan mobilitas transportasi umum bagi masyarakat Bali.

Pada pertemuan tersebut, hadir pula Tim Stapleton, Menteri Penasihat Ekonomi, Investasi, dan Infrastruktur, Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

"Australia senang dapat mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat transportasi umum yang berkelanjutan di Bali," kata Tim Stapleton dikutip dari pernyataan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Minggu (22/10/2023).

"Proyek ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali menuju emisi nol bersih pada tahun 2045," imbuh Tim Stapleton.

Proyek pengadaan transportasi umum e-BRT di Bali ini merupakan bagian dari Rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan (SUMP) Sarbagita dan Rencana Aksi Regional Kendaraan Listrik Bali.

Tak hanya mendukung pengadaan SUMP rute Sarbagita, Australia dikabarkan juga mendukung Rencana Mobilitas Ubud-Tegallalang-Payangan (Ulapan). Rencana Mobilitas Ulapan akan memungkinkan daerah Ubud untuk dapat meningkatkan mobilitas transportasi dan pejalan kaki karena rencana tersebut memiliki agenda induk dan penilaian pra-kelayakan.

2 dari 4 halaman

Cek 20 Jalur BRT Bandung Raya yang Ditargetkan Beroperasi pada 2026

brt — Tak ada kerumunan antrean di shelter BRT Trans Semarang karena memanfaatkan aplikasi yang memungkinkan penumpang memantau posisi armada (foto: Liputan6.com/dok.Trans Semarang)

Selain di Bali, proyek BRT juga direncanakan akan diadakan di Bandung.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar mengatakan, proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya ditargetkan mulai beroperasi pada 2026 atau 2027.

Proyek pembangunan yang didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat itu akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

"Tahun depan (2024) kita akan mulai menyiapkan infrastrukturnya seperti jalur khusus, selter, dan sarana pendukung lainnya karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama. Kurang lebih tiga tahun," kata Dhani dalam keterangannya di Bandung, Rabu, 5 Juli 2023.

Dia mengatakan, akan ada 20 jalur yang dilintasi BRT tahun 2026. Adapun, jalur-jalur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebon Kalapa - Cibiru PP

2. Kebon Kalapa - Ledeng PP

3. Leuwipanjang - Dago PP

4. Leuwipanjang- Dago (via Dipatiukur) PP

5. Elang - Riau PP

6. Padjajaran - Antapani PP

7. Cibaduyut - Alun-alun PP

Baca selengkapnya disini...

3 dari 4 halaman

Didanai Bank Dunia, Pembangunan BRT Bandung Raya Mulai Digarap Tahun 2024

Melihat Lebih Dekat Bus Tayo di GIICOMVEC 2020 — Pegangan tangan atau handgrip untuk penumpang Bus Rapid Trans (BRT) Tangerang Ayo (Tayo) saat dipamerkan pada GIICOMVEC 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (8/3/2020). Dengan dominasi warna biru, Bus Tayo juga menyediakan handgrip untuk penumpang yang berdiri. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Adapun proyek pembangunan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) kawasan Bandung Raya dikabarkan bakal mulai digarap pada 2024. Proyek yang turut didanai Bank Dunia ini diklaim akan jadi proyek yang ramah lingkungan.

BRT Bandung Raya rencananya melayani 17 koridor dengan jumlah armada lebih kurang 450 bus, 40 persen dari jumlah itu wajib menggunakan bus listrik.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar mengatakan, BRT Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

"Tahun depan (2024) kita akan mulai menyiapkan infrstrukturnya seperti jalur khusus, selter, dan sarana pendukung lainnya," kata Dhani dalam keterangannya, Rabu, 5 Juli 2023.

Pembangunan BRT Bandung Raya didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat dan diharapkan mulai beroperasi tahun 2026 atau 2027.

"Karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama. Kurang lebih tiga tahun," ujarnya.

Baca selengkapnya klik disini...

4 dari 4 halaman

BRT Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang Bakal Lelang Konstruksi

Kemenhub bersama Pemda di Sumatera Utara menandatangani Rencana Kerja Pembangunan Bus Rapid Transit, atau BRT Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang (dok: Maul)

Selain Bali dan Bandung, Kota Medan juga tengah merencanakan pembangunan BRT.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara menandatangani Rencana Kerja Pembangunan Bus Rapid Transit, atau BRT Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang (BRT Mebidang), Senin (16/10/2023).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh, Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, bersama Walikota Medan Bobby Nasution, Walikota Binjai Amir Hamzah, dan Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar.

"Saat ini, BRT Metropolitan Medan/Mebidang telah siap memasuki tahap lelang konstruksi yang merupakan tahapan utama. Penandatanganan rencana kerja ini merupakan syarat yang dimasukan ke dalam perjanjian antara pemerintah dengan World Bank untuk melaksanakan pembangunan fisik," jelas Amirulloh.

Adapun penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU pada 2022 yang merupakan dasar pengajuan pembiayaan melalui Kementerian PPN/Bappenas kepada mitra pembangunan, yakni World Bank dan AFD Prancis.

Baca selengkapnya klik disini...