FBI Ungkap Skema Ribuan Pekerja IT Mendanai Program Rudal Korea Utara

Dalam beberapa kasus, menurut Kementerian Kehakiman AS, para pekerja Korea Utara juga menyusup ke jaringan komputer dan mencuri informasi dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Mereka juga mempertahankan akses untuk skema peretasan dan pemerasan di masa depan.

Para pejabat AS tidak menyebutkan nama perusahaan yang secara tidak sadar mempekerjakan pekerja Korea Utara, kapan praktik tersebut dimulai, atau menjelaskan bagaimana penyelidik mengetahui hal tersebut. Namun, otoritas federal menyatakan telah mengetahui skema ini selama beberapa waktu.

Pada Mei 2022, Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Keuangan AS, dan FBI mengeluarkan peringatan mengenai upaya warga Korea Utara untuk mendapatkan pekerjaan sambil menyamar sebagai warga negara non-Korea Utara. Peringatan tersebut mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, rezim Kim Jong Un telah meningkatkan fokus pada pendidikan dan pelatihan dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan IT.

John Hultquist, kepala threat intelligence di perusahaan keamanan siber Mandiant, mengatakan penggunaan pekerja lepas IT oleh Korea Utara untuk membantu mendanai program senjata telah dilakukan selama lebih dari satu dekade, namun upaya tersebut mendapat dorongan dari pandemi COVID-19.

"Saya pikir dunia pasca-COVID telah menciptakan lebih banyak peluang bagi mereka karena pekerja lepas dan perekrutan jarak jauh adalah bagian bisnis yang jauh lebih alami dibandingkan pada masa lalu," kata Hultquist.

Korea Utara juga menggunakan pekerja di bidang lain untuk "mendanai" program senjata mereka, kata Hultquist, namun gaji yang lebih tinggi bagi pekerja teknologi memberikan sumber daya yang lebih menguntungkan.

Ketegangan di Semenanjung Korea meningkat di tengah uji coba lebih dari 100 rudal Korea Utara sejak awal tahun 2022 dan AS yang telah memperluas latihan militernya dengan sekutu-sekutunya di Asia sebagai respons balasan.

Kementerian Kehakiman AS dalam beberapa tahun terakhir disebut berupaya mengungkap dan menggagalkan berbagai skema kriminal yang bertujuan memperkuat rezim Korea Utara, termasuk program senjata nuklirnya.

Pada tahun 2016, misalnya, empat warga negara China dan sebuah perusahaan perdagangan didakwa di AS karena dituduh menghindari sanksi yang menargetkan program senjata nuklir dan balistik Korea Utara.

Dua tahun lalu, Kementerian Kehakiman AS mendakwa tiga pemrogram komputer Korea Utara dan anggota badan intelijen militer pemerintah atas serangkaian peretasan global yang menurut para pejabat dilakukan atas perintah rezim Kim Jong Un. Para pejabat penegak hukum mengatakan pada saat itu bahwa penuntutan menyoroti motif keuntungan di balik peretasan kriminal yang dilakukan Korea Utara, berbeda dengan negara-negara musuh lainnya seperti Rusia, China, dan Iran yang umumnya lebih tertarik pada spionase, pencurian kekayaan intelektual, atau bahkan mengganggu demokrasi.