Korea Utara Tutup Kedutaan di Sejumlah Penjuru Dunia, Kim Jong Un Kekurangan Keuangan?

Menurut situs DailyStar.net mengutip Kementerian Unifikasi Seoul, yang menangani urusan antar-Korea, penarikan diri tersebut -via penutupan kedubesnya- mencerminkan dampak sanksi internasional yang bertujuan membatasi pendanaan program nuklir dan rudal Korea Utara.

Kementerian tersebut menuturkan bahwa Korea Utara memiliki hubungan formal dengan 159 negara, namun memiliki 53 misi diplomatik di luar negeri, termasuk tiga konsulat dan tiga kantor perwakilan.

Kedutaan di Angola dan Uganda dilaporkan ditutup selain Spanyol. Korespondensi dengan Partai Komunis Spanyol yang dirilis di situs partai tersebut menunjukkan kedutaan Korea Utara mengumumkan penutupan tersebut melalui surat tertanggal 26 Oktober.

Kedutaan Besar Korea Utara di Madrid menjadi sorotan setelah sejumlah orang berupaya menggulingkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un melakukan pembobolan pada tahun 2019, di mana mereka mengikat staf sebelum pergi dengan membawa komputer dan perangkat lainnya.

Pyongyang mengecam insiden tersebut sebagai "pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan serangan teroris,” dan menuduh Amerika Serikat tidak menyelidiki kelompok tersebut secara menyeluruh dan menolak mengekstradisi pemimpinnya.​

Laporan Korea Herald menyebut, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengevaluasi serangkaian penutupan kedutaan besar Korea Utara baru-baru ini sebagai konsekuensi dari sanksi ekonomi yang dikenakan pada rezim tertutup tersebut atas uji coba rudal dan nuklir ilegal yang dilakukannya.

Diplomat Korea Utara disebut terlibat dalam kegiatan komersial terlarang di luar negeri, memanfaatkan hak istimewa mereka, termasuk kekebalan diplomatik dan kantong diplomatik mereka, untuk kegiatan seperti penyelundupan, menurut laporan dari Panel Pakar PBB. Selain itu, para diplomat tersebut diperkirakan telah berpartisipasi dalam usaha komersial untuk menghasilkan uang tunai, yang disalurkan baik untuk operasional kedutaan maupun untuk mendukung rezim Kim Jong-un.

"Sanksi yang semakin ketat dari komunitas internasional terhadap Korea Utara telah menghambat kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan mata uang asing melalui misi luar negerinya. Oleh karena itu, kami menilai bahwa Korea Utara telah memilih untuk menarik kembali misi luar negerinya karena tantangan dalam mempertahankan misi tersebut,” kata seorang pejabat senior dari Kementerian Unifikasi mengatakan dalam pengarahan tertutup pada hari Selasa.

Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK adalah nama resmi Korea Utara.

Dalam beberapa tahun terakhir, mengutip Upi.com, Korea Utara semakin beralih ke kejahatan dunia maya untuk mendanai program senjatanya. Peretas dari rezim yang terisolasi dilaporkan mencuri lebih dari $1,7 miliar mata uang kripto pada tahun lalu saja, menurut laporan panel ahli PBB pada bulan September.

Skema lain, seperti menyamarkan identitas pekerja TI (teknologi informasi) untuk mendapatkan pekerjaan lepas di seluruh dunia, juga menghasilkan jutaan dolar per tahun, kata Washington bulan lalu.