UNESCO: 759 Jurnalis Diserang Saat 89 Pemilu di 70 Negara, 5 Orang Dibunuh

Data baru yang diterbitkan dalam laporan singkat UNESCO tentang keselamatan jurnalis menunjukkan bahwa serangan dan kejahatan sangat tinggi selama masa pemilu dan memerlukan tindakan yang lebih baik dari pemerintah untuk menjamin kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.

Data tersebut mendapati bahwa sejumlah jurnalis gugur saat bertugas meliput.

Berikut ini data terkait serangan terhadap jurnalis pada masa pemilu versi UNESCO:

● Serangan terhadap jurnalis sehubungan dengan liputan protes, publik demonstrasi dan kerusuhan tercatat oleh UNESCO di setidaknya 101 negara periode Januari 2015 hingga Agustus 2021. Sejak 2015, setidaknya 13 jurnalis terbunuh dalam konteks seperti itu.

● Mayoritas serangan dilakukan oleh pasukan keamanan, dan termasuk di dalamnya pemukulan dan penangkapan sewenang-wenang. Pada saat yang sama, sejumlah besar fisik dan serangan verbal dilakukan oleh para demonstran dan orang-orang yang menghadiri protes.

● Selama pemilu dan demonstrasi publik, beberapa otoritas pemerintah telah melakukan penghentian dan gangguan internet resmi, sensor media dan kritikal suara, serta pengawasan digital terhadap jurnalis – atas nama ketertiban umum dan keamanan nasional.

● Serangan terhadap jurnalis terkait pemilu telah didaftarkan oleh UNESCO mencakup setidaknya 89 pemilu di 70 negara di seluruh dunia mulai Januari 2019 hingga Juni 2022. 759 jurnalis dan profesional media diserang, 42% (320) dari yang diserang oleh aparat penegak hukum, dan 29% jurnalis yang diserang (218) adalah wanita.

● Menurut makalah diskusi UNESCO baru-baru ini, “The Chilling: Global trends in onlineviolence against women journalists" (Hal yang Mengerikan: Tren global dalam dunia online kekerasan terhadap jurnalis perempuan), intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis perempuan online tercatat meningkat.

Dalam konteks protes dan pemilu, peran Law enforcement agents/agencies (LEAs) atau agen/lembaga penegak hukum adalah menyeimbangkan perlindungan hak-hak asasi manusia dan mendukung upaya proses partisipatif sambil memastikan lingkungan yang aman dan tertib.

"LEA bertanggung jawab untuk memastikan jurnalis dapat bergerak bebas dan terlindungi dari ancaman kekerasan selama demonstrasi publik dan saat meliput pemilu," ungkap laporan UNESCO terbaru itu.

Namun laporan UNESCO menyebut bahwa dalam beberapa kasus jurnalis bisa berada dalam posisi yang dirugikan dalam upaya meliput peristiwa-peristiwa tersebut.

Pada tahun 2020, UNESCO telah menyerukan dalam laporan bertajuk 'Safety of Journalists Covering Protests -Preserving Freedom of the Press During Times of Civil Unrest’ (Keselamatan Jurnalis yang Meliput Protes - Melestarikan Kebebasan Pers Selama Masa Kerusuhan Sipil) untuk pelatihan lebih lanjut bagi LEA dan jurnalis, tentang bagaimana berperilaku selama protes untuk memastikan keamanan media yang memberikan dukungan kebebasan berekspresi.

Dalam laporan singkat terbitan baru UNESCO dari Freedom of Expression and Safety of Journalists section atau bagian Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Jurnalis di Headquarters atau Markas Besar UNESCO di Paris, lahirlah rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk Law enforcement agents/agencies (LEAs) atau agen/lembaga penegak hukum saat mengawal proses pemilu khususnya terkait dengan para jurnalis.

Berikut ini di antaranya:

● Kemungkinan besar membina hubungan yang baik dan profesional antara agen/lembaga penegak hukum dan media untuk meliput demonstrasi publik. Temui jurnalis dan bicarakan tentang peran mereka yang berbeda-beda, jadi ada lebih banyak pemahaman dalam komunitas tentang apa yang dilakukan agen/lembaga penegak hukum lokal menjaga mereka tetap aman.

● Memfasilitasi pekerjaan jurnalis, memberikan akses sebanyak mungkin kepada publik soal pertemuan dan operasi kepolisian terkait (misalnya mengidentifikasi area pers/perimeter media tertentu yang akan memberi mereka sudut pandang yang aman dan mendiskusikan hal ini terlebih dahulu dengan jurnalis).

● Lindungi media dan pastikan lingkungan kerja yang aman dengan mengambil tindakan yang tepat, langkah-langkah operasional yang preventif, efektif dan tepat waktu – termasuk perlindungan polisi dari serangan dari kelompok musuh. Perhatian khusus harus diberikan pada ancaman spesifik dan risiko yang dihadapi jurnalis perempuan dalam melaksanakan pekerjaan mereka, dan hal ini penting untuk dilakukan mengambil pendekatan sensitif gender ketika mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengatasi keselamatan jurnalis, khususnya online.

● Agen/lembaga penegak hukum tidak boleh menggunakan segala bentuk halangan, paksaan atau tekanan terhadap jurnalis; peralatan media profesional harus dihormati setiap saat (penyitaan dan perusakan peralatan mereka melanggar hukum).

● Tidak ada izin yang diperlukan bagi jurnalis yang ingin melaporkan peristiwa publik, namun akreditasi khusus mungkin diperlukan karena alasan ruang atau keamanan tertentu (misalnya konferensi pers dengan pejabat dan otoritas tingkat tinggi).

● Mendorong anggota pers yang terakreditasi agar mudah diidentifikasi dengan menampilkan kata "PRESS" pada pakaian dan perlengkapan mereka agar agen/lembaga penegak hukum dapat memberikan dukungan yang lebih baik dalam pekerjaan mereka.

● Selama pemilu, penting bagi agen/lembaga penegak hukum untuk bekerja sama dengan Electoral Management Bodies (EMBs) atau Badan Penyelenggara Pemilu sepanjang Siklus Pemilu' dan untuk tetap netral dan menunjukkan netralitas ini melalui komunikasi, perilaku, dan pengaturan yang mereka buat.

● Melaksanakan pelatihan reguler untuk agen/lembaga penegak hukum selama periode pemilu dan dengan wartawan yang meliput acara publik. Agen/lembaga penegak hukum harus menghadiri sesi pelatihan penyegaran dan pengarahan secara berkala agar mereka dapat melakukan hal tersebut, selalu mengikuti perkembangan perundang-undangan yang mempengaruhi hak-hak jurnalis dan isu-isu tertentu yang mungkin mengancam keselamatan mereka.