Angkatan Laut Rusia dan Myanmar Gelar Latihan Keamanan Gabungan

Myanmar telah diperlakukan sebagai negara pariah oleh banyak negara Barat sejak kudeta militer dan penindasan terhadap para pengunjuk rasa anti-junta militer, yang telah menyebabkan kematian ribuan warga sipil dan memunculkan gerakan perlawanan bersenjata yang memerangi tentara di banyak wilayah negara.

Global New Light of Myanmar menyebutkan bahwa Jenderal Min Aung Hlaing pada Senin (6/11), bertemu dengan Laksamana Yevmenov di Pelabuhan Thilawa di bagian selatan Yangon, di mana upacara penyambutan sekelompok kapal Angkatan Laut Rusia diadakan.

Min Aung Hlaing, sebut laporan itu, diberi pengarahan tentang kapasitas senjata Rusia, pemasangan sistem modern, dan fakta tentang helikopter anti-kapal selam.

Tom Andrews, penyelidik independen PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar, dalam sebuah laporan pada Mei kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa mengidentifikasi senjata dan material senilai USD 406 juta yang masuk ke militer Myanmar dari Rusia, USD 267 juta dari China, USD 254 juta dari Singapura, USD 51 juta dari India, dan USD 28 juta dari Thailand.

Sejak kudeta pada tahun 2021, kata laporan itu, 28 perusahaan swasta dan milik negara Rusia telah mentransfer jet tempur dan suku cadangnya, sistem rudal canggih, drone pengintai dan serang, helikopter serang, dan sistem lainnya kepada militer Myanmar.

Jet tempur buatan Rusia digunakan dalam serangan terhadap pejuang gerilya pro-demokrasi dan kelompok etnis bersenjata yang juga memerangi kekuasaan militer.

Sebagai contoh dari apa yang disebutnya sebagai kebrutalan militer, Andrews merujuk pada serangan udara yang dilakukan pada 11 April dengan menggunakan jet tempur Yak-130 Rusia pada sebuah upacara di Myanmar utara yang dihadiri oleh sekitar 300 penentang kekuasaan militer, yang kemudian segera disusul dengan serangan oleh Helikopter Mi-35 Rusia. Dia mengatakan sedikitnya 160 orang tewas, termasuk banyak anak-anak.

Latihan tersebut dilakukan pada saat militer Myanmar menghadapi serangan terkoordinasi dari pejuang perlawanan pro-demokrasi dan organisasi bersenjata etnis minoritas yang telah merebut sejumlah kota strategis di wilayah utara Sagaing dan Negara Bagian Shan di timur.