Jaminan Keamanan hingga Bantuan Atasi Dampak Perubahan Iklim Tandai Babak Baru Hubungan Australia dan Tuvalu

Poin kesepakatan lainnya dalam perjanjian dengan Tuvalu adalah Australia akan mengizinkan 280 orang per tahun yang terdampak perubahan iklim untuk bermigrasi dari Tuvalu. Dengan demikian, diharapkan juga dapat meningkatkan pengiriman uang kembali ke negara kepulauan dengan populasi 11.000 jiwa, yang terancam oleh naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Di luar itu, Australia berjanji akan membantu rakyat Tuvalu tinggal di rumah mereka dengan aman dan bermartabat.

Perdana Menteri Tuvalu Kausea Natano menuturkan, pihaknya telah meminta agar perjanjian dapat menjaga dan mendukung satu sama lain saat kedua negara menghadapi ancaman perubahan iklim dan tantangan geostrategis.

"Batasan visa tahunan akan memastikan migrasi ke Australia tidak menyebabkan brain drain (larinya modal manusia)," ujarnya.

Dana akan disediakan pula untuk reklamasi lahan di Tuvalu yang bertujuan memperluas lahan di ibu kota Funafuti sekitar 6 persen.

Tuvalu, yang merupakan kumpulan sembilan pulau dataran rendah di antara Australia dan Hawaii, adalah salah satu negara yang paling berisiko terdampak perubahan iklim dan telah lama menarik perhatian internasional terhadap masalah ini.

Pada KTT iklim COP27 tahun lalu, Tuvalu mengatakan berencana membangun negara versi digital, mereplikasi pulau-pulau dan bangunan terkenal serta melestarikan sejarah dan budayanya terkait dengan kondisinya yang terancam tenggelam.

Sebuah rencana yang diumumkan oleh Canberra dan Washington bulan lalu untuk mendanai kabel bawah laut baru di Pasifik akan menghubungkan Tuvalu, yang bergantung pada satelit, ke kabel untuk pertama kalinya.

Seorang pejabat pemerintah Australia memandang integrasi ekonomi dan sosial yang lebih dalam antara Australia dengan Kepulauan Pasifik penting sebagai cara untuk menjamin keamanan kawasan.