Ketua DPR AS Umumkan Upaya Sementara Demi Hindari Penutupan Pemerintah

Ilustrasi bendera Amerika Serikat (AFP Photo)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Republik pada Sabtu (11/11) mengungkapkan rencana sementara untuk mendanai pemerintah Amerika Serikat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mike Johnson mengatakan bahwa langkah dua bagian tersebut adalah "RUU yang diperlukan untuk menempatkan anggota DPR dari Partai Republik pada posisi terbaik untuk memperjuangkan kemenangan konservatif".

Media Amerika Serikat melaporkan kebijakan tidak biasa ini akan menyebabkan beberapa RUU yang diperlukan untuk menjaga pemerintah tetap terbuka melalui RUU jangka pendek hingga 19 Januari, sementara sisanya akan diperpanjang hingga 2 Februari.

Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran individu dan tidak menyediakan dana untuk Israel, Ukraina dan keamanan perbatasan, dikutip dari Channel News Asia, Minggu (12/11/2023).

“RUU ini akan menghentikan tradisi omnibus musim liburan yang tidak masuk akal, yaitu pengeluaran besar-besaran yang dilakukan tepat sebelum reses Natal,” tulis Mike Johnson di Twitter, tanpa memberikan rincian.

“Memisahkan resolusi lanjutan dari perdebatan pendanaan tambahan menempatkan konferensi kami pada posisi terbaik untuk memperjuangkan tanggung jawab fiskal, pengawasan atas bantuan Ukraina dan perubahan kebijakan yang berarti di perbatasan selatan kami,” lanjutnya.

Rekannya dari Partai Republik, Chip Roy dari Texas, termasuk di antara mereka yang dengan cepat menyuarakan perbedaan pendapat dari sayap kanan partai.

Ia menyebut penolakannya terhadap rencana tersebut "tidak dapat dilebih-lebihkan" dan mengeluh bahwa rencana tersebut tidak cukup mengurangi pengeluaran.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, pekan depan. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyatakan akan meminta agar perang serangan Israel di jalur Gaza Palestina dapat segera dihentikan.

2 dari 2 halaman

Kecaman Gedung Putih

Ilustrasi Gedung Putih, Amerika Serikat. (Dok. Pixabay)

Gedung Putih mengecam usulan tersebut sebagai “awal dari kekacauan Partai Republik dan menyebabkan lebih banyak penutupan pemerintahan AS.”

“Anggota Partai Republik di DPR membuang-buang waktu yang berharga dengan proposal tidak serius yang ditolak oleh anggota kedua partai,” kata sekretaris pers Karine Jean-Pierre dalam pernyataannya.

Tanpa adanya kesepakatan pada 17 November, negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini akan langsung mengerem: 1,5 juta pegawai pemerintah yang tidak akan mendapat gaji, sebagian besar fasilitas federal termasuk taman nasional akan ditutup, dan sektor-sektor seperti perjalanan udara terpaksa melambat.