Prancis Keluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad

Kasus hukum terkait Bashar al-Assad diajukan oleh Pusat Media dan Kebebasan Berekspresi Suriah (SCM), Open Society Justice Initiative (OSJI), dan Arsip Suriah pada Maret 2021 atas dugaan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil di Kota Douma dan Distrik Ghouta Timur pada Agustus 2013.

Menurut penggugat dalam pernyataannya pada Rabu, serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.000 orang.

Ghouta, pinggiran Kota Damaskus, saat itu merupakan basis pemberontak yang dengan susah payah berusaha direbut kembali oleh rezim Bashar al-Assad selama lebih dari setahun. Pemerintah Suriah menuduh pasukan oposisilah yang melakukan serangan yang dimaksud.

"Investigasi dibuka sebagai tanggapan atas tuntutan pidana berdasarkan kesaksian para penyintas serangan Agustus 2013," demikian bunyi pernyataan penggugat.

Pengacara Mazen Darwish, pendiri dan direktur jenderal Pusat Media dan Kebebasan Berekspresi Suriah (SCM), menuturkan pada Rabu bahwa keputusan ini merupakan preseden peradilan yang bersejarah.

"Ini adalah kemenangan baru bagi para korban, keluarga mereka, dan para penyintas serta sebuah langkah menuju keadilan dan perdamaian berkelanjutan di Suriah," sebut Darwish.

Sementara itu, pendiri Arsip Suriah Hadi al Khatib, mengatakan, "Dengan surat perintah penangkapan ini, Prancis mengambil sikap tegas bahwa kejahatan mengerikan yang terjadi 10 tahun lalu tidak dapat dan tidak akan dibiarkan begitu saja ... Mudah-mudahan negara-negara lain dalam waktu dekat akan mengambil bukti kuat yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun dan akhirnya menuntut pertanggungjawaban pidana dari pejabat tingkat tertinggi."

Pemerintah Suriah belum mengomentari kabar ini.

Rezim Bashar al-Assad telah lama dituduh melakukan kejahatan perang, namun berulang kali menegaskan bahwa serangannya menargetkan teroris. Mereka membantah menggunakan senjata kimia.

"Kami belum pernah menggunakan senjata kimia sepanjang sejarah kami," tegas Assad pada tahun 2017, seraya menambahkan bahwa secara moral pemerintah Suriah tidak akan pernah melakukan hal ini karena hal tersebut tidak dapat diterima.