Amnesty International Indonesia Minta Pemerintah RI Pastikan Keselamatan Pengungsi Rohingya di Aceh

Amnesty menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang melakukan pembiaran atas pengembalian kapal yang membawa setidaknya 249 pengungsi Rohingya ke laut lepas.

Hal ini dianggap oleh Amnesty sebagai bentuk pengabaian terhadap kemanusiaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan hukum internasional yang seharusnya dihormati dan ditaati oleh seluruh pihak berwenang di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus memastikan keberadaan dan keselamatan para pengungsi," tulis Amnesty.

"Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri telah mengatur mengenai mekanisme penyelamatan dan perlindungan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia, termasuk peran pemerintah daerah untuk menempatkan pengungsi di dalam penampungan atau tempat akomodasi sementara dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Lebih lanjut, Pasal 9 Perpres No. 125/2016 mengatur kewajiban pihak berwenang Indonesia untuk melakukan penyelamatan pengungsi yang dalam keadaan darurat ketika keselamatan nyawa mereka terancam."

"Pasal 98 (2) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.17/1985, menyebutkan bahwa negara pantai, seperti Indonesia, harus mendorong adanya operasi pencarian dan penyelamatan (search and rescue-SAR) yang memadai dan efektif yang berkaitan dengan keselamatan di dalam dan di atas laut. Selain itu, tanggung jawab negara pantai untuk memberikan bantuan kepada orang yang ditemukan terombang-ambing di laut, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan darurat di laut termasuk ke dalam hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada semua negara."

Amnesty juga menekankan bahwa penolakan terhadap pengungsi Rohingya merupakan pengabaian terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement.

Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, prinsip non-refoulement merupakan prinsip dalam hukum kebiasaan internasional yang berlaku secara universal dan melarang negara untuk menolak atau mengembalikan pengungsi ke suatu negara di mana mereka akan dihadapkan dengan bahaya yang tidak dapat dipulihkan.

"Pengungsi Rohingya merupakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berupaya mencari pertolongan dari persekusi di negara asalnya. Pengabaian Pemerintah Indonesia terhadap kapal pengungsi Rohingya yang dikembalikan ke laut lepas menempatkan mereka dalam bahaya yang sangat serius. Hal ini juga tidak sejalan dengan komitmen hak asasi manusia yang kerap disebut oleh Pemerintah Indonesia dalam lingkup internasional, terlebih lagi dengan posisi Indonesia yang telah terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026."

Amnesty mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melakukan sejumlah hal berikut:

• Melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan kapal yang mengangkut 249 pengungsi Rohingya sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri;
• Mematuhi prinsip non-refoulement dengan memastikan tidak ada pengungsi yang dikembalikan ke negara asal mereka, di mana mereka berada dalam risiko persekusi, penyiksaan, ataupun pembunuhan di luar hukum;
• Menjamin kebutuhan dasar para pengungsi serta memastikan perlindungan hak-hak mereka selama di tempat penampungan, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka, serta kebutuhan pangan, air, penampungan, dan kesehatan yang layak.