AS Akui Hamas dan Israel Kian Dekat pada Kesepakatan Pembebasan Sandera

Reuters pada Minggu (19/11) melansir pernyataan perdana menteri Qatar yang menyebutkan bahwa hambatan yang ada terhadap kesepakatan hanya bersifat praktis dan logistik. Qatar sendiri terlibat dalam mediasi antara Israel dan Hamas.

"Kesepakatan ini mengalami pasang surut dari waktu ke waktu selama beberapa minggu terakhir. Namun, saya pikir Anda tahu, saya sekarang lebih yakin bahwa kita sudah cukup dekat untuk mencapai kesepakatan yang dapat membawa sandera kembali ke rumah mereka dengan selamat," kata Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani.

Sekitar 240 orang diyakini telah disandera selama serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober di Israel oleh militan Hamas. Hanya empat orang yang telah dibebaskan, termasuk dua orang warga AS.

Sebelumnya, pada Kamis (16/11), Netanyahu menuturkan bahwa Israel lebih dekat dengan kesepakatan untuk menjamin pembebasan sandera. Namun, dia menekankan gencatan senjata sementara hanya akan ada jika sandera dibebaskan.

Ketika ditanya apakah waktunya hampir habis untuk menjamin pembebasan mereka, Finer mengatakan dia tidak akan menggunakan ungkapan itu.

"Kami sangat yakin bahwa hal ini harus dilakukan sesegera mungkin dan kami memberikan tekanan diplomasi untuk mencoba menyelesaikannya,” kata Finer.

Finer mengungkapkan pembebasan sandera merupakan prioritas yang sangat tinggi bagi semua orang di pemerintahan Joe Biden, termasuk presiden, yang disebutnya secara pribadi terlibat dalam isu ini.

Senator Chris Van Hollen, seorang Demokrat asal Maryland, mengatakan kepada "Face the Nation" pada Minggu bahwa dia ingin Presiden Biden berbicara lebih jelas tentang apakah tujuan militer Israel dapat dicapai dan apakah upaya yang dilakukan Israel cukup untuk melindungi warga sipil.

Van Hollen dan rekan-rekannya telah mengirim surat kepada Biden untuk mendesak jawaban lebih lanjut.

"Setelah serangan Hamas yang mengerikan pada 7 Oktober, saya pikir, hampir semua senator mendukung tujuan Israel untuk memburu Hamas dan menetralisir mereka dari sudut pandang militer," kata Van Hollen.

"Banyak di antara kita yang khawatir, beberapa minggu yang lalu, ketika salah satu juru bicara keamanan nasional Gedung Putih ditanya apakah AS memiliki garis merah dan jawabannya adalah 'tidak', yang berarti apa pun boleh dan tidak sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai AS. Itu sebabnya kami menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini."