Prancis Kirim Kapal Perang Berisi Bantuan Medis untuk Rakyat Gaza Palestina

Macron mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa "terlalu banyak korban sipil" di Gaza.

Pemimpin Perancis itu juga mengingatkan Netanyahu tentang “kebutuhan mutlak untuk membedakan teroris dari masyarakat” dan pentingnya mencapai gencatan senjata kemanusiaan segera yang mengarah pada gencatan senjata.

Macron pada Sabtu (18/11) berbicara dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi tentang negosiasi yang sedang berlangsung untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu pada Sabtu (18/11) berada di Qatar, yang memimpin upaya mediasi.

Presiden Prancis dan Presiden Mesir sepakat mengenai “perlunya meningkatkan jumlah truk yang memasuki Gaza dan memperkuat koordinasi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dan merawat korban luka,” kata kantor Macron.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pada Minggu (19/11) bahwa Israel telah gagal mencapai kemenangan dalam perang melawan Hamas.

“Menyerang rumah sakit atau rumah orang-orang yang tidak berdaya bukanlah sebuah kemenangan,” kata pemimpin Iran tersebut pada pertemuan para komandan militer.

“Kemenangan adalah ketika mereka (Israel) bisa mengalahkan militer oposisi yang menyerang mereka. Mereka tidak bisa. Mereka tidak mampu melakukannya dan tidak akan bisa, Insyaallah,” imbuhnya, dikutip dari VOA Indonesia, Senin (20/11/2023).

Pada Minggu, tentara Israel mengatakan mereka memiliki bukti kuat yang mendukung klaimnya bahwa Hamas memiliki pos komando yang luas di dalam dan di bawah rumah sakit Shifa.

Israel telah menggambarkan rumah sakit itu sebagai target utama dalam perangnya untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza, menyusul serangan besar-besaran kelompok militan tersebut ke Israel selatan pada enam minggu lalu.

Pihak Hamas dan staf rumah sakit itu sebelumnya membantah tuduhan adanya pos komando di bawah rumah sakit Shifa. Pihak oposisi menggambarkan rumah sakit tersebut sebagai simbol tindakan Israel yang secara sembrono membahayakan warga sipil.

Ribuan orang telah tewas akibat serangan Israel di Gaza. Selain itu, terjadi kelangkaan pangan, air, obat-obatan dan bahan bakar di wilayah yang dikepung tersebut.

Khamenei kembali meminta negara-negara Muslim untuk memblokir pengiriman minyak dan ekspor barang-barang ke Israel.

Selama bertahun-tahun, Hamas menerima dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim, seperti Qatar dan Turki. Baru-baru ini, kelompok itu menjadi lebih dekat ke Iran dan sekutu-sekutunya.

Pemerintah Iran meminta diakhirinya segala bentuk kekerasan yang menyebabkan penderitaan rakyat Palestina berakhir dan mendorong gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan, meminta hal tersebut lantaran peperangan tersebut akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan.

"Masuknya pihak manapun ke perang yang sekarang Israel-Palestina akan mengakibatkan ancaman yang sangat nyata terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan," kata Mohammad Boroujerdi dalam wawancara khusus bersama Liputan6.com, Kamis (17/11/2023).

"Kami mengharapkan adanya penghentian kekerasan, gencatan senjata dan akhiri kekerasan."

Sedangkan sebagai solusi final, pemerintah Iran menegaskan agar terwujudnya demokrasi yang tepat bagi masyarakat Palestina

"Kami mendorong terciptanya nilai demokrasi di Palestina, sehingga masyarakat di wilayah tersebut bisa hidup tanpa mengalami diskriminasi."

"Masalah Palestina bukan hal yang dimulai satu bulan yang lalu, tetapi masalah Palestina dimulai saat Israel melakukan penjajahan terhadap negara tersebut dan menduduki kawasannya."

"Terobosan atau jalan keluar yang kami tawarkan bagi masalah Palestina adalah merujuk kepada nilai demokrasi. Merujuk kepada suara masyarakat Palestina untuk menentukan bentuk pemerintahan mereka."

Dubes Mohammad Boroujerdi juga menyinggung negara Barat terkait konflik Israel-Palestina. Ia menyebut bahwa negara Barat tak memberikan duang demokrasi tersebut pada rakyat Palestina.

"Dalam kaitan ini, negara-negara Barat yang selalu menyuarakan nilai-nilai demokrasi harusnya sekarang memberikan izin dan ruang kepada masyarakat Palestina untuk memanfaatkan dan menggunakannya," kata Dubes Boroujerdi.

"Sekarang rezim yang menduduki wilayah Palestina adalah sebuah rezim yang menjajah wilayah Palestina. Kami memberikan solusi, yaitu demokrasi yang didasari oleh suara rakyat untuk menentukan bentuk pemerintahan di wilayah Palestina."