Joe Biden Disebut Berupaya Hapus Setiap Pembatasan Akses Israel terhadap Gudang Senjata AS

Perubahan tersebut jika terjadi maka menambah daftar rahasia terkait perdagangan senjata oleh AS. Beberapa waktu lalu, laporan Bloomberg menyibak daftar senjata yang disediakan untuk Israel, yang mencakup ribuan rudal Hellfire- jenis yang sama yang digunakan secara luas oleh Israel di Jalur Gaza.

Dampak dari pencabutan pembatasan transfer ke Israel dapat merugikan kepentingan AS karena mengurangi kesiapan AS menghadapi konflik di wilayah tersebut, kata Josh Paul, mantan pejabat yang bertugas di Biro Urusan Politik-Militer Kementerian Luar Negeri AS.

Paul, yang mengundurkan diri karena bantuan senjata AS ke Israel, mengatakan kepada The Intercept, "Dengan menghapuskan persyaratan bahwa barang-barang tersebut dinyatakan berlebihan, hal ini juga akan meningkatkan tekanan pada kesiapan militer AS untuk memberikan lebih banyak senjata kepada Israel."

Pemerintah AS seharusnya hanya menghabiskan USD 200 juta per tahun fiskal untuk mengisi kembali WRSA-I – sekitar setengah dari total batas persediaan AS di seluruh dunia. Namun, permintaan Gedung Putih akan mengesampingkan batasan kontribusi AS terhadap persediaan di Israel. Hal ini akan memungkinkan persediaan untuk terus diisi ulang.

AS saat ini mengharuskan Israel memberikan konsesi sebagai imbalan atas bantuan senjata jenis tertentu dari Pentagon. Permintaan Gedung Putih, jika kelak disetujui, juga akan menghapus persyaratan ini.

Permintaan Gedung Putih akan turut pula mengurangi pengawasan Kongres AS terhadap transfer senjata AS dengan mengurangi jangka waktu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kongres AS sebelum transfer senjata dilakukan. Berdasarkan undang-undang saat ini, harus ada pemberitahuan 30 hari sebelumnya, tetapi permintaan Biden akan memungkinkan hal ini dipersingkat melalui penerapan status "luar biasa".

"Permintaan anggaran tambahan pemerintahan Biden akan semakin melemahkan pengawasan dan akuntabilitas bahkan ketika dukungan AS memungkinkan kampanye Israel menewaskan ribuan anak," kata John Ramming Chappell, peneliti di Center for Civilians in Conflict.

DPR AS telah mengesahkan undang-undang yang mencerminkan permintaan Gedung Putih bulan lalu dan kini diajukan ke Senat.

"Jika dilihat sebagai satu paket," kata pakar senjata di Quincy Institute for Responsible Statecraft William Hartung, "hal ini (permintaan Biden) luar biasa dan akan semakin mempersulit Kongres AS atau masyarakat untuk memantau transfer senjata AS ke Israel, bahkan ketika pemerintah Israel telah melakukan serangan besar-besaran terhadap warga sipil, yang beberapa di antaranya merupakan kejahatan perang."