Kerja Sama Militer Australia dan Papua Nugini Makin Erat

Perdana Menteri Australia yang baru Anthony Albanese, dari Partai Buruh. Ia menggantikan Scott Morrison. (Foto AP/Rick Rycroft)

Liputan6.com, Jakarta - Kerja sama militer antara Papua Nugini dan Australia tampak semakin erat. Pakta keamanan regional pun segera ditandatangani kedua negara pada kean ini.

Dilaporkan VOA Indonesia, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, Selasa (6/12/2023) mengatakan pakta keamanan bilateral dengan Australia dalam kunjungannya pekan ini.

Marape mengatakan perjanjian yang akan ditandatangani dengan rekannya dari Australia Anthony Albanese pada hari Kamis akan melibatkan polisi Australia yang bekerja di bawah komando Komisaris Polisi Papua Nugini David Manning.

“Pengaturan keamanan ini demi kepentingan terbaik Papua Nugini dan juga untuk Australia dan kepentingan keamanan regionalnya,” kata Marape dalam sebuah pernyataan.

“Kabinet akan sepenuhnya mendukung rincian yang lebih baik sebelum Perdana Menteri Anthony Albanese dan saya menandatanganinya,” tambah Marape.

Kantor Albanese tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa.

Perjanjian keamanan antara Australia dan tetangga terdekatnya tersebut, yang secara strategis penting dalam perjuangan mitra-mitra AS melawan pengaruh regional China, sebelumnya akan ditandatangani pada bulan Juni lalu.

Namun setelah perjanjian keamanan yang ditandatangani Papua Nugini dengan Amerika Serikat memicu protes mahasiswa pada bulan Mei di kota terbesar kedua di negara kepulauan Pasifik Selatan, Lae, Marape mengumumkan bahwa perjanjian dengan Australia ditunda.

Wakil Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp. bahwa perjanjian terbaru ini bertujuan untuk membangun kemampuan militer dan polisi di negara berkembang tersebut.

Lagu ‘Abang Tukang Bakso’ menjadi tanda sambutan anak-anak terhadap Indonesia Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang mengunjungi Sumatran Village di Taronga Zoo, Sydney, Selasa (4/7/2023) lalu.

2 dari 3 halaman

Australia Umumkan Penggunaan Kecerdasan Buatan untuk Melacak Kapal Selam China

PM Australia Anthony Albanese saat memberikan keterangan pers bersama Presiden RI Joko Widodo. Dok: YouTube Sekretariat Presiden

Sebelumnya dilaporkan, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), drone, dan radar luar angkasa merupakan beberapa teknologi yang akan digunakan oleh Australia dan sekutunya di AUKUS untuk melawan agresi China di Pasifik.

Menteri Pertahanan (menhan) Australia Richard Marles bertemu dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris – Lloyd J Austin dan Grant Shapps – di California pada Sabtu (2/12/2023) untuk mengumumkan pilar kedua dari kesepakatan AUKUS.

Bulan lalu, Perdana Menteri Anthony Albanese menuduh kapal Angkatan Laut China berperilaku berbahaya, tidak aman, dan tidak profesional setelah penyelam Angkatan Laut Australia terluka oleh gelombang sonar yang disebut dipancarkan oleh kapal perang China di perairan internasional lepas pantai Jepang.

Marles mengatakan pada Sabtu bahwa insiden tersebut tidak aman dan tidak profesional.

"Kami telah menyampaikan kekhawatiran kami melalui publik tentang perilaku tersebut," ujarnya seperti dilansir The Guardian, Minggu (3/12).

"Itu menyoroti perlunya pengaturan ini dan perlunya kecepatan dalam pengaturan ini dan saya pikir Anda melihat sekarang."

Meskipun rencana akuisisi kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia telah menjadi fokus utama pakta AUKUS, pilar kedua berfokus pada teknologi maju.

Teknologi AI akan digunakan pada sistem – termasuk pada pesawat P-8A Poseidon – untuk memproses informasi dari sonobuoy, yang mendeteksi dan mengirimkan data bawah air. Demikian menurut pernyataan bersama ketiganya.

Algoritma AI dan machine learning atau pembelajaran mesin juga akan digunakan untuk meningkatkan perlindungan kekuatan, penargetan presisi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian.

3 dari 3 halaman

Hubungan Australia dan China

Presiden China Xi Jinping Buka Kongres Ke-20 Partai Komunis China — Presiden China Xi Jinping, tengah, duduk setelah memberikan pidato pada upacara pembukaan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China yang berkuasa di Beijing, Minggu (16/10/2022). Tema menyeluruh yang muncul dari kongres Partai Komunis China yang sedang berlangsung adalah salah satu dari kontinuitas, bukan perubahan. Pertemuan selama seminggu itu diharapkan untuk mengangkat kembali Xi sebagai pemimpin, menegaskan kembali komitmen terhadap kebijakannya selama lima tahun ke depan dan mungkin meningkatkan statusnya lebih jauh sebagai salah satu pemimpin paling kuat dalam sejarah modern China. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Multi entry visa bagi wisatawan dan pebisnis disepakati pada akhir pertemuan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang di Balai Agung Rakyat di Beijing pada Senin (6/11/2023) dan Selasa (7/11).

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah Albanese meninggalkan negara tersebut, pemerintah Australia dan China menyambut baik kontribusi pertukaran antar masyarakat terhadap hubungan bilateral kedua negara, termasuk meningkatnya pertukaran pelajar, wisatawan, dan pebisnis serta dimulainya kembali dialog tingkat pemimpin yang sempat terhenti.

Selain pertemuan tahunan antar pemimpin, Australia dan China juga akan melanjutkan dialog antar menteri luar negeri dan ekonomi.

Relasi Australia-China diwarnai keretakan diplomatik yang kemudian meningkat menjadi perang dagang yang merugikan setelah Scott Morrison pada tahun 2020 menyerukan penyelidikan independen mengenai asal usul COVID-19.

Kunjungan Albanese ke China, yang dimulai pada akhir pekan lalu, merupakan yang pertama dilakukan perdana menteri Australia sejak tahun 2016 sekaligus bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

"Perjalanan ini menandai titik, di mana hubungan bergerak maju, di mana dialog terjadi dengan cara yang saling menghormati, di mana perbedaan dapat didiskusikan dengan cara yang tidak mendefinisikan keseluruhan hubungan," tutur Albanese, seperti dilansir The Guardian, Rabu (8/11).

Kepada wartawan, Albanese menuturkan, "Saya sudah mengatakan secara konsisten bahwa kami akan bekerja sama semaksimal mungkin dengan China, kami akan berbeda pendapat jika harus, namun kami akan terlibat dalam kepentingan nasional kami."

"Saya pikir masyarakat akan melihat kunjungan ini sebagai puncak dari kerja keras selama 18 bulan yang dilakukan oleh menteri luar negeri dan anggota pemerintah lainnya, serta anggota pemerintah China, sebagai pendekatan yang sesuai dengan pendekatan kami yang bersabar, berhati-hati, dan terukur dalam memajukan hubungan," tutur Albanese.