Jepang Minta Israel Tenangkan Situasi di Jalur Gaza, Netanyahu Tak Gubris?

Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida baru-baru ini menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka membahas situasi di Jalur Gaza.

Kishida meminta Netanyahu agar jangan sampai ada korban warga sipil dan supaya situasi di Jalur Gaza ditenangkan secepat mungkin.

Berdasarkan laporan Kyodo News, Kamis (7/12/2023), ini merupakan perbicangan pertama antara PM Kishida dan PM Netanyahu sejak perang di Gaza dimulai. Meski Kishida meminta agar tidak ada korban sipil lagi, Netanyahu tidak memberikan respons positif.

Benjamin Netanyahu disebut hanya menjelaskan posisi Israel dan operasi militer di Gaza tanpa ada elaborasi lebih lanjut.

Kedua pemimpin juga membahas soal serangan kapal komersil di Laut Merah dan kawasan laut lainnya. Beberapa di antaranya diduga melibatkan pemberontak Houthi di Yaman.

Sebelumnya, Kishida juga sempat bertemu Presiden Israel Isaac Herzog di Uni Emirat Arab di sela COP28. Kishida saat itu juga prihatin terhadap korban jiwa sipil di Gaza.

Sudah lebih dari 15 ribu orang tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza. PM Israel Benjamin Netanyahu berdalih melakukan serangan untuk membalas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyebut Benjamin Netanyahu sebagai 'pembantai Gaza' dan menyatakan keyakinannya bahwa Perdana Menteri Israel tersebut akan diadili atas tuduhan kejahatan perang.

2 dari 4 halaman

Pakar PBB Desak Reaksi Keras Eropa Atas Serangan Israel ke Gaza Selatan

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlihat bersama pasukan Israel di Jalur Gaza pada Minggu, 25 November 2023. (GPO/Avi Ohayon)

Sebelumnya dilaporkan, setelah gencatan senjata berakhir pada Jumat 1 Desember 2023, Israel melanjutkan kembali operasi militernya. Menggempur Jalur Gaza, merambah ke Gaza selatan.

"Kami telah mengamankan banyak benteng Hamas di Jalur Gaza utara, dan sekarang kami beroperasi melawan benteng Hamas di selatan," kata Halevi, menurut surat kabar Times of Israel saat ia mengumumkan fase berikutnya dari serangan darat Israel terhadap warga Palestina.

Terkini, pasukan Israel mengepung Kota Khan Younis, kata komandan militer utama Israel, ketika serangan darat menyebar ke selatan Jalur Gaza.

"60 hari setelah perang dimulai, pasukan kami kini mengepung daerah Khan Younis di selatan Jalur Gaza," kata Letnan Jenderal Herzi Halevi, kepala staf umum tentara Israel, pada Selasa (6/12/20023).

Merespons serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza Selatan, Pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina menyerukan “reaksi keras" dari Eropa pada hari Senin (4/12).

"Sesama warga Eropa, Italia, Jerman: setelah Holocaust, secara naluriah kita harus tahu bahwa Genosida dimulai dengan tidak memanusiakan orang lain,” tulis Francesca Albanese di X seperti dikutip dari Anadolu Ajansi.

"Jika serangan Israel terhadap warga Palestina saat ini tidak memicu reaksi keras kita, maka halaman tergelap dalam sejarah kita tidak mengajarkan apa pun kepada kita," katanya Francesca Albanese.

3 dari 4 halaman

PBB Terancam Tak Bisa Kerja

Gaza Palestina — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam pidatonya pada Senin malam bahwa pasukan negaranya “baru saja memulai” tanggapan mereka. (Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP)

Sementara itu, pejabat tinggi Uni Eropa menyerukan agar ada gencatan senjata lagi di Jalur Gaza. Gencatan senjata diperlukan supaya PBB bisa operasional. Apabila pertempuran tak segera berhenti, PBB terancam tak bisa bekerja di Gaza.

Hal itu diungkap oleh Josep Borrell Fontelles, wakil presiden Komisi Eropa. Ia mendengar kabar terkini di Jalur Gaza dari Martin Griffiths yang memimpin lembaga bantuan kemanusiaan PBB.

"Panggilan mengkhawatirkan dari @UNReliefChief Griffiths. Ia menginformasikan kepada saya bahwa akibat pengeboman di selatan Gaza - dengan banyak korban dan kehancuran besar - PBB tidak akan bisa lanjut beroperasi kecuali ada gencatan senjata segera," ujar Josep Borrell Fontelles di X, Selasa (5/12).

Lembaga pangan PBB, World Food Programme (WFP) turut menyayangkan berhentinya gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

Ketika gencatan senjata, WFP berhasil menyalurkan bantuan ke sekitar 250 ribu orang dalam sepekan. Kini, progres itu dinyatakan telah hilang.

"Pertempuran yang kembali terjadi membuat distribusi bantuan nyaris tidak mungkin dan membahayakan kehidupan pekerja kemanusiaan. Di atas segalanya, ini adalah bencana bagi populasi sipil di Gaza, lebih dari 2 juta orang, yang penyambung nyawanya adalah bantuan pangan," tulis WFP dalam pernyataan resminya.

WFP menegaskan bahwa kedua pihak yang berperang harus mengikuti hukum kemanusiaan internasional. WFP pun menyerukan agar para pemimpin bekerja agar gencatan senjata kembali dilakukan.

4 dari 4 halaman

WHO: Israel Perintahkan Pengosongan Gudang Bantuan di Gaza Selatan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Dok. AFP)

Sebelumnya dilaporkan, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada Senin (4/12) tentara Israel telah meminta pihaknya mengosongkan gudang bantuan di Gaza Selatan di tengah serangan intensif ke kawasan tersebut

"Hari ini, WHO menerima pemberitahuan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) bahwa kami harus memindahkan pasokan kami dari gudang medis kami di Gaza Selatan dalam waktu 24 jam karena operasi darat akan membuatnya tidak dapat digunakan lagi," tulis Tedros di platform X alias Twitter.

"Kami mengimbau Israel untuk mencabut perintah tersebut dan mengambil segala tindakan yang mungkin untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan fasilitas kemanusiaan."

WHO pun menyerukan perlindungan sistem kesehatan dari serangan lebih lanjut dan penurunan kapasitasnya.

"Sekali lagi, tidak ada tempat yang aman di #Gaza," tulis WHO di X.

"WHO sangat prihatin dengan dimulainya kembali pertempuran, termasuk pengeboman besar-besaran di Gaza dan menegaskan kembali seruannya kepada Israel untuk mengambil segala tindakan yang mungkin guna melindungi warga dan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, sesuai dengan hukum perang."