Brasil Kerahkan Pasukan ke Perbatasan, Buntut Klaim Venezuela atas Wilayah Sengketa dengan Guyana

Guyana mempertanyakan keabsahan referendum Venezuela, menempatkan angkatan bersenjatanya dalam siaga tinggi dan mengatakan Presiden Maduro telah mengabaikan perintah ICJ untuk tidak mengambil tindakan mengubah status quo di Essequibo.

Komentar Maduro tentang izin eksplorasi minyak di Essequibo memicu kemarahan khusus dari Presiden Guyana Irfaan Ali, yang berusaha meyakinkan investor seperti Exxon yang memiliki proyek besar di lepas pantai Guyana.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan dia mengikuti perkembangan tersebut dengan kekhawatiran yang semakin meningkat dan menyarankan agar badan-badan multilateral berkontribusi pada solusi damai dan agar Brasil dapat menjadi tuan rumah perundingan.

"Kami tidak menginginkan dan tidak membutuhkan perang di Amerika Selatan," kata Lula, seperti dikutip dari The Guardian.

Menurut sumber senior militer, Brasil telah mendeteksi penumpukan angkatan bersenjata Venezuela di dekat perbatasan Guyana.

Amerika Serikat (AS) juga turun tangan terkait isu Essequibo dengan mengatakan akan melakukan operasi penerbangan di Guyana sebagai kelanjutan dari keterlibatan rutinnya.

"Komando Selatan AS yang menyediakan kerja sama keamanan di Amerika Latin, akan melakukan operasi penerbangan dengan militer Guyana di Guyana pada hari Kamis," demikian pengumuman Kedutaan AS di Georgetown.

"Latihan ini merupakan kelanjutan dari keterlibatan dan operasi rutin untuk meningkatkan kemitraan keamanan antara AS dan Guyana, serta untuk memperkuat kerja sama regional."

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah berbicara dengan Presiden Ali pada Rabu (6/12) malam dan menegaskan kembali dukungan AS yang teguh terhadap kedaulatan Guyana.

Para analis dan sumber di Caracas menilai bahwa referendum yang digelar di Venezuela merupakan upaya Maduro untuk menunjukkan kekuatan dan mengukur dukungan terhadap pemerintahnya menjelang pemilu 2024, bukannya mewakili kemungkinan nyata tindakan militer.

Pemerintahan Maduro pada Rabu dilaporkan menangkap tokoh oposisi Roberto Abdul atas tuduhan makar terkait dengan referendum dan mengatakan surat perintah penangkapan juga dikeluarkan untuk tiga anggota staf kampanye calon presiden dari oposisi Maria Corina Machado.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pihaknya mengetahui perintah penangkapan tersebut dan memantau situasi dengan cermat.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Inggris menuturkan di media sosial bahwa langkah-langkah Venezuela mengkhawatirkan, tidak dapat dibenarkan, dan harus dihentikan.