3 Sorotan Hasil Kunjungan Bilateral Jokowi ke Jepang, Hibah Kapal USD 63,3 Juta hingga Percepatan Pembangunan MRT Jalur Timur-Barat

Pada pertemuan bilateral dengan PM Jepang ini, kedua pemimpin menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement).

Sebagaimana diketahui, proses perundingan Protokol Perubahan ini memakan waktu yang cukup lama, sejak 2019. Saat ini tengah dilakukan proses legal scrubbing untuk penyamaan konteks bahasa hukum. Setelah proses ini selesai, akan dilakukan proses penerjemahan dan ratifikasi di Parlemen sesuai prosedur masing-masing negara.

Dengan adanya kesepakatan baru IJEPA ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada Kuartal Pertama tahun 2024.

Adapun dengan Protokol Perubahan IJEPA ini, beberapa manfaat yang dapat diambil oleh Indonesia, antara lain:

• Adanya perbaikan akses pasar Indonesia di Jepang, termasuk untuk eliminasi tarif produk perikanan olahan Indonesia.
• Perluasan akses pasar perbankan.
• Kerja sama New MIDEC atau Manufacturing Industrial Development Center yang dapat mendukung industri Indonesia menjadi basis produksi kawasan.

Selain IJEPA, berikut ini empat hasil penting dari pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan PM Kishida:

Pertama, terkait dengan MRT Jakarta, terdapat satu langkah maju yaituadanya komitmen Jepang untuk kelanjutan Pembangunan MRT jalur Timur-Barat. Presiden juga mendorong agar pembangunan jalur Utara Selatan Fase 2A dan 2B dapat selesai tepat waktu.

Kedua, di dalam pertemuan tersebut membahas terkait masalah Transisi Energi sebagai co-initiator Asia Zero Emission Community atau AZEC.

Presiden menekankan pentingnya implementasi berbagai proyek prioritas termasuk:

• Pembangunan pembangkit listrik geothermal di Muara Laboh;

• Kemudian proyek Waste to energy di Legok Nangka;

• Pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Ketiga, Presiden mengangkat pentingnya kerja sama mineral kritis dengan Jepang dan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian penting rantai pasok baterai EV dunia.

Keempat, disepakatinya dukungan Jepang yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi pulau terluar Indonesia, termasuk untuk industri perikanan.

Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan PM Kishida, juga diangkat isu Palestina. Disampaikan bahwa bagi Indonesia ada tiga hal penting yang selalu ditekankan. Berikut ini di antaranya:

1. Pertama adalah pentingnya terus mengupayakan gencatan senjatasecara permanen;
2. Kedua, memastikan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan;
3. Ketiga mendorong segera dimulainya proses damai untuk mencapai penyelesaian dua negara.

Selain kegiatan Presiden Jokowi, Menlu RI Retno Marsudi bersama dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Kamikawa Yoko juga menjadi pembicara pada Talkshow Women and Peace and Security yang diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation.

"Dalam pidato saya, saya mengangkat pentingnya perspektif perempuan di tengah dunia yang divided guna memperkuat kesalingpahaman untuk membangun jembatan terhadap perbedaan dan untuk membangun inklusivitas," ujar Menlu Retno.

"Peran perempuan krusial bagi peace process, karena perempuan mampumelihat lebih detail dan mampu melakukan engagement dengan local communities secara inklusif. Indonesia terus secara aktif mempromosikan penguatan peranperempuan dalam perdamaian ini baik di tingkat regional maupun multilateral termasuk saya sampaikan bahwa Indonesia adalah Inisiator dari Southeast Asia Network of Women Peace Negotiations and Mediators," tutur Menlu Retno.

Dan melalui Resolusi PBB 2538, sambung Menlu Retno, ini adalah merupakan inisiasi Indonesia mengenai women peacekeeping operations

"Jadi saya ulangi lagi, Indonesia telah menginisiasi lahirnya resolusi PBB 2538 terkait women peacekeeping operations," imbuh Menlu Retno.

Menlu Retno memaparkan, hingga saat ini terdapat lebih dari 119 women peacekeepers Indonesia di 7 misi perdamaian PBB.

Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno mengatakan pada 15 Desember telah meresmikan gedung baru KBRI Tokyo. Turut hadir pada acara peresmian tersebut State Minister for Foreign Affairs, TsujiKiyoto dan juga Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif.

"Saya sampaikan bahwa gedung baru KBRI ini fits for purpose, baik untuk kebutuhan fisik maupun misi diplomatik yang diemban oleh KBRI Tokyo," jelas Menlu Retno.