24 Desember 2021: Pembantaian di Negara Bagian Kayah Myanmar, 30 Warga Sipil Tewas

Setelah bertahan selama beberapa bulan menghadapi serangan mematikan dari militer terhadap protes damai, warga sipil mulai meningkatkan perlawanan bersenjata sejak bulan Mei. Beberapa bergabung dengan kelompok etnis bersenjata yang sudah ada, sementara yang lain membentuk pasukan anti-kudeta baru.

Menurut Assistance Association for Political Prisoners, yang memantau situasi di Myanmar, setidaknya 1.382 orang telah tewas sejak kudeta pada 1 Februari. Lebih dari 11.200 pengunjuk rasa pro-demokrasi telah ditangkap dalam periode yang sama.

Di Negara Bagian Kayah dan wilayah tetangga di selatan Negara Bagian Shan, Pasukan Pertahanan Kewarganegaraan Karenni (KNDF), yang terdiri dari beberapa kelompok bersenjata baru, dan Tentara Karenni, sebuah organisasi pemberontak bersenjata etnis, telah menggunakan taktik perang non-tradisional dalam perlawanan mereka terhadap kekuatan militer.

Sebagai respons terhadap perlawanan bersenjata di seluruh negeri, termasuk di Kayah dan selatan Shan, militer melancarkan serangan udara, pembakaran, tembakan, dan penggunaan senjata secara sembrono pada komunitas, sambil menghalangi akses warga sipil ke kebutuhan pokok.

Mereka mengikuti strategi "four cuts" yang sudah mereka terapkan selama bertahun-tahun untuk menghancurkan basis dukungan kelompok bersenjata etnis.

Data yang dikumpulkan oleh Jaringan Masyarakat Sipil Karenni menunjukkan bahwa hingga 19 Desember, lebih dari 150.000 warga sipil telah mengungsi di sepanjang Negara Bagian Kayah dan distrik Pekon di selatan Negara Bagian Shan.

Pertempuran meningkat di kota Hpruso dan wilayah lain di Negara Bagian Kayah pada 22 Desember, menurut juru bicara KNDF yang berbicara dengan Al Jazeera secara anonim.

Pagi tanggal 24 Desember, pasukan KNDF berhasil menghentikan konvoi militer menuju kota Hpruso. Dalam konfrontasi selama lebih dari empat jam, militer membakar kendaraan dan menangkap 10 warga sipil, sesuai pernyataan resmi KNDF.

Empat anggota unit bersenjata lokal berusaha bernegosiasi dengan militer untuk membebaskan warga sipil yang ditahan. Namun, bukannya dibebaskan, mereka malah diikat dan ditembak di kepala oleh militer, sesuai pernyataan KNDF.

Juru bicara KNDF kepada Al Jazeera menyampaikan dugaan bahwa militer mungkin membunuh keempat pria itu untuk "menghilangkan saksi."

Malam itu, KNDF membagikan foto keempat pria tersebut di halaman Facebook mereka. Pada pagi Natal, mereka juga merilis lebih banyak foto jenazah yang terbakar, menuding militer telah membakar 35 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menyebutnya sebagai "pembantaian warga sipil yang tidak bersalah."

Mirror Daily, sebuah media militer, melaporkan bahwa pada 24 Desember, tentara menghentikan tujuh kendaraan yang menuju ke kota Moso.

Menurut versi mereka, penumpang kendaraan termasuk rekrutan bersenjata dari kelompok perlawanan lokal. Mereka dituduh menembaki tentara dengan senjata dan granat setelah diminta berhenti, dan akhirnya "ditangkap dan tewas."

Namun, juru bicara KNDF menolak klaim militer bahwa orang-orang di dalam kendaraan tersebut menembak, menyebutnya "kebohongan tanpa bukti."

Hari Senin sebelumnya, KNDF dan Kepolisian Negara Karenni mengumumkan penyelidikan bersama terkait peristiwa tersebut.

Kepolisian Negara Karenni, yang dibentuk pada bulan Agustus, terdiri dari lebih dari 200 perwira polisi yang menolak administrasi militer dan bergabung dengan gerakan perlawanan sipil nasional. Mereka berupaya memberikan perlindungan kepada warga sipil di seluruh negara bagian, kata petugas informasi mereka kepada Al Jazeera dengan syarat anonimitas.

Petugas informasi tersebut menyatakan bahwa meskipun tim penyelidikan menghadapi berbagai kesulitan dalam mengumpulkan bukti, mereka "berusaha bertindak dan memperhatikan dunia tentang kekejaman pembunuhan yang terjadi pada Hari Natal."