AS Masih Protes, Resolusi PBB untuk Perdamaian Jalur Gaza Ditunda Lagi

Liputan6.com, Jakarta Voting resolusi PBB untuk perdamaian di Jalur Gaza kembali ditunda. Sebelumnya, voting dijadwalkan pada hari Rabu (20/12), kini jadwalnya jadi Kamis pagi waktu New York (21/12/2023).

Dilaporkan VOA Indonesia, pemungutan suara mengenai resolusi yang disponsori Arab, yang pertama kali ditunda pada Senin, diundur hingga Kamis pagi, ketika anggota dewan keamanan melanjutkan negosiasi intens untuk menghindari veto lagi oleh Amerika Serikat.

“Dewan Keamanan telah sepakat untuk melanjutkan perundingan hari ini untuk memberikan waktu tambahan untuk diplomasi. Dan kepresidenan akan menjadwalkan ulang adopsi tersebut untuk besok (Kamis) pagi,” kata Presiden Dewan Keamanan PBB Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez pada Rabu.

Amerika Serikat sebelumnya menentang pernyataan mengenai penghentian permusuhan, dan para diplomat yang tidak mau disebutkan namanya karena diskusi yang dilakukan bersifat pribadi, mengatakan bahwa hal ini masih menjadi masalah bagi Amerika.

Resolusi tersebut juga menyerukan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membentuk mekanisme pemantauan pengiriman bantuan ke Gaza. Para diplomat mengatakan hal ini juga menjadi masalah karena mengabaikan pemeriksaan bantuan oleh Israel, yang memasuki wilayah tersebut.

AS pada 8 Desember memveto resolusi Dewan Keamanan yang didukung oleh hampir semua anggota dewan lainnya dan puluhan negara lain yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza. Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang, menyetujui resolusi serupa pada 12 Desember dengan suara 153-10, dengan 23 abstain.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyebut Benjamin Netanyahu sebagai 'pembantai Gaza' dan menyatakan keyakinannya bahwa Perdana Menteri Israel tersebut akan diadili atas tuduhan kejahatan perang.

2 dari 4 halaman

Prabowo Sebut Indonesia Bisa Bernasib Seperti Gaza Jika Pertahanan Tidak Kuat

Prabowo-Gibran — Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri debat Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya dilaporkan, Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto mengatakan, pertahanan dan keamanan Indonesia harus kuat jika tidak ingin bernasib sama dengan yang ada di Gaza.

Hal ini disampaikan usai menghadiri Sarasehan Peningkatan Prestasi dan Kemandirian Pesantren se-Indonesia di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Sabtu (16/12).

"Pertahanan dan keamanan kita harus kuat. Kalau kita tidak kuat, itu yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina," kata Prabowo.

"Karena ada bangsa-bangsa yang hanya mengandalkan kekuatan fisik dan militer. Karena itu pelajaran dari mana-mana, di Ukraina (perang Rusia vs Ukraina), Gaza, saudara-saudara kita sedang mengalami suatu penderitaan luar biasa, serangan luar biasa. Begitu banyak anak-anak kecil menjadi korban," sambungnya.

Prabowo pun menyebut, hal itu akan menjadi peringatan terhadap bangsa Indonesia yang harus kuat.

"Ini memberi peringatan ke kita bahwa bangsa Indonesia harus kuat, karena bangsa Indonesia. Kita bangsa yang ramah, kita bangsa yang halus, tidak pernah mau ganggu bangsa lain," ujarnya

"Tapi kita selalu diganggu, kita selalu diadu domba, selalu dipecah belah, kekayaan kita diambil terus. Tapi sekarang Alhamdulillah Indonesia merdeka, tapi Indonesia walaupun merdeka selalu diganggu," sambungnya.

3 dari 4 halaman

Fraksi PKS Kecewa Veto AS yang Gagalkan Resolusi PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlihat bersama pasukan Israel di Jalur Gaza pada Minggu, 25 November 2023. (GPO/Avi Ohayon)

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sangat kecewa dan menyesalkan veto Amerika Serikat terhadap Resolusi Gencatan Senjata Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina.

Menurut Jazuli Juwaini, dengan veto tersebut, meski disponsori 102 negara termasuk Indonesia, DK PBB gagal menghasilkan resolusi.

"Kondisi di Gaza sudah sangat memprihatinkan sehingga butuh intervensi kemanusiaan dari dunia. Fraksi PKS DPR sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut," ujar Jazuli melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2023).

Dia mengatakan, ketika dunia sudah begitu perih melihat kekejaman agresi Israel dan begitu banyaknya korban sipil yang jelas mengarah pada genosida, dirinya heran AS justru ingin hal itu terus berlangsung.

"18 ribu lebih korban jiwa rakyat Palestina, dimana 8.000 lebih terdiri dari anak-anak dan 6.200 perempuan meninggal dunia. Pantas kita bertanya dimana rasa kemanusiaan AS? Dimana pembelaan hak asasi manusia yang selama ini diagung-agungkan dan dijadikan agenda global politik luar negeri AS? Kita sangat kecewa AS telah mati rasa kemanusiaannya di mata dunia," ungkap Jazuli.

Menurut Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) itu, apa yang dilakukan AS sangat ironis. Menurut dia, negara kampium demokrasi yang katanya membela hak asasi manusia justru memveto resolusi kemanusiaan untuk menghentikan perang dengan korban jiwa sipil begitu besar di Gaza, Paletina.

"Korban di depan mata dunia terdiri dari anak-anak, perempuan, dan orang tua seolah tiada artinya di mata AS," ucap Jazuli.

"Apa yang dilakukan AS dan negara-negara pendukung agresi tidak mencerminkan penghormatan terhadap Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang baru saja diperingati PBB sebagai hari HAM Dunia 10 Desember lalu," sambung dia.

4 dari 4 halaman

Tak Yakin dengan Veto AS

Resolusi DK PBB — AS lebih memilih diplomasinya sendiri, dibandingkan tindakan Dewan Keamanan, untuk memenangkan pembebasan lebih banyak sandera dan menekan Israel agar lebih melindungi warga sipil dalam serangannya di Gaza, yang dilancarkan setelah serangan Hamas yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 17.480 orang tewas dalam serangan Israel. (Yuki IWAMURA/AFP)

Anggota DPR Dapil Banten ini tidak yakin veto AS mencerminkan padangan politik mayoritas masyarakat AS. Sebaliknya, dirinya melihat veto ini merupakan kepentingan politik pemerintah AS di bawah Joe Biden yang membabi buta mendukung apapun yang dilakukan Israel.

"Dunia menyaksikan untuk kesekian kalinya AS telah nyata-nyata melakukan standar ganda dalam melihat persoalan HAM dan kemanusiaan," terang Jazuli.

Dirinya juga meyakini bahwa ketertiban dan perdamaian dunia tidak mungkin terwujud jika negara-negara dunia apalagi yang memiliki power besar terus menerapkan standar ganda.

"Kita sampaikan dengan tegas bahwa Indonesia tetap dan terus berada di belakang rakyat Palestina, membela hak hidup rakyat Palestina, dan berjuang agar Palestina merdeka dan berdaulat. Stop agresi. Stop genosida. Untuk itu, atas nama kemanusiaan dan HAM, gencatan senjata harus diwujudkan segera tak peduli veto AS," pungkas Jazuli.