HEADLINE: Ambisi Israel Bangun Zona Demiliterisasi di Gaza, Mengukuhkan Penjajahan Tanah Palestina?

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med Monitor), sebuah organisasi hak asasi manusia internasional pada Selasa 26 Desember 2023 menyerahkan laporan perihal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan tentara Israel dalam serangannya di Jalur Gaza, kepada International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Kriminal Internasional dan UN rapporteurs atau pelapor PBB.

Laporan yang disebut mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dilakukan tentara Israel dalam serangannya di Jalur Gaza, menggambarkan pembunuhan warga Palestina sebagai genosida dan menuntut penyelidikan atas serangan gencar yang sedang berlangsung, Anadolu Agency melaporkan.

Pemantau Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa, dalam temuan awalnya yang diserahkan ke ICC dan pelapor PBB mendokumentasikan contoh eksekusi yang dilakukan oleh tentara Israel di Gaza.

"Menurut perkiraan Euro-Med Monitor, lebih dari 28.000 warga Palestina telah terbunuh sejak dimulainya kampanye genosida Israel di Jalur Gaza, jumlah tersebut mencakup mereka yang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang hancur dan kini dianggap tewas. Perempuan dan anak-anak merupakan 70% dari korban yang tercatat. Oleh karena itu, kematian warga Palestina merupakan angka korban sipil tertinggi di dunia pada abad ke-21," kata pernyataan Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med Monitor) seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (28/12/2023).

Organisasi HAM tersebut meminta pihak-pihak tersebut di atas untuk mengambil sikap tegas terhadap operasi pembunuhan luas yang dilakukan oleh pasukan Israel yang menargetkan warga sipil Palestina, khususnya eksekusi lapangan dan likuidasi fisik di Jalur Gaza.

Selain itu, Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (Euro-Med Monitor) menuntut pembentukan tim hukum internasional, tekanan untuk menjamin masuknya tim tersebut ke Jalur Gaza, dan dimulainya penyelidikan atas kejadian ini dan kasus-kasus lain mengenai pembunuhan warga sipil Palestina oleh pasukan Israel.

Euro-Med Monitor menekankan bahwa eksekusi Israel melanggar standar internasional dan hak untuk hidup yang diatur dalam Article 3 di Universal Declaration of Human Rights atau Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ditambah Article 6 dari International Covenant on Civil and Political Rights (Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), yang menetapkan bahwa “Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang."

"Euro-Med Monitor menegaskan kembali bahwa pelapor khusus PBB dan Jaksa ICC harus melakukan penyelidikan cepat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas, serta kejahatan perang lainnya yang telah dilakukan Israel terhadap warga sipil di Jalur Gaza, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang mengeluarkan dan mengeluarkan dokumen dan melaksanakan perintah ilegal secara bertanggung jawab,” tambah pernyataan dari organisasi HAM tersebut.

Kelompok Hamas dilaporkan menolak proposal Mesir yang akan membuat pihaknya menyerahkan kendali atas Jalur Gaza dengan imbalan gencatan senjata permanen. Menurut dua sumber Mesir yang dikutip kantor berita Reuters, rencana tersebut ditolak oleh kelompok tersebut.

Hamas dan PIJ disebut tidak bersedia membahas konsesi apa pun selain pembebasan sandera. "Hamas berupaya mengakhiri agresi Israel terhadap rakyat kami, pembantaian dan genosida, dan kami berdiskusi dengan saudara-saudara kami di Mesir tentang cara untuk melakukan hal tersebut,” kata seorang pejabat Hamas yang baru-baru ini mengunjungi Kairo.

"Kami juga mengatakan bahwa bantuan untuk rakyat harus terus berjalan dan harus ditingkatkan serta harus menjangkau seluruh penduduk di utara dan selatan," kata pejabat tersebut.

"Setelah agresi dihentikan dan bantuan ditingkatkan, kami siap membahas pertukaran tahanan"

Tahap pertama dari rencana Mesir, yang didukung oleh Qatar adalah penghentian pertempuran selama dua minggu, dapat diperpanjang menjadi tiga atau empat minggu, dengan imbalan pembebasan 40 sandera.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 120 tahanan keamanan Palestina dengan kategori yang sama. Selama masa ini, kekerasan akan berhenti dan bantuan kemanusiaan akan masuk ke Gaza.

Fase kedua adalah "pembicaraan nasional Palestina" yang disponsori Mesir yang bertujuan untuk mengakhiri perpecahan antara faksi-faksi Palestina -- terutama Otoritas Palestina yang didominasi partai Fatah dan Hamas.

Tahap ketiga akan mencakup gencatan senjata komprehensif, pembebasan sandera Israel yang tersisa, termasuk tentara, dengan imbalan sejumlah tahanan keamanan Palestina di penjara-penjara Israel yang berafiliasi dengan Hamas dan Jihad Islam akan ditentukan jumlahnya.

Israel akan menarik pasukannya dari kota-kota di Jalur Gaza dan mengizinkan warga Gaza yang mengungsi dari wilayah utara untuk kembali ke rumah mereka.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dia tengah berupaya menemukan negara-negara yang siap "menyerap" warga Palestina dari Jalur Gaza. Surat kabar Israel Hayom mengatakan Netanyahu melontarkan pernyataan tersebut dalam pertemuan Partai Likud pada Senin 25 Desember 2023.

"Masalah kita adalah negara-negara yang siap menyerap mereka dan kami sedang berupaya mengatasinya,” kata Netanyahu, seperti dilansir Middle East Eye.

"Dunia sudah mendiskusikan kemungkinan imigrasi sukarela."

Netanyahu dilaporkan menambahkan, "Sebuah tim harus dibentuk untuk memastikan mereka yang ingin meninggalkan Gaza ke negara ketiga dapat melakukannya. Hal ini perlu diselesaikan. Hal ini memiliki dampak strategis penting pasca perang."

Ucapannya selaras dengan pernyataan tokoh senior Partai Likud lainnya. Mantan menteri dari Partai Likud Danny Danon, misalnya, secara terbuka menyerukan negara-negara Barat untuk menerima pengungsi dari Gaza.

Warga Palestina telah lama mengatakan bahwa serangan membabi buta Israel saat ini ke Jalur Gaza bertujuan mengusir mereka secara permanen. Sebuah kemungkinan yang mengingatkan kita pada Nakba tahun 1948, ketika milisi Zionis mengusir lebih dari 700.000 warga Palestina dari tanah air mereka untuk memberi jalan bagi berdirinya Israel.

Strategi militer Israel juga diyakini bertujuan membuat Gaza tidak dapat dihuni dengan menghancurkan apa pun yang menopang kehidupan, dengan harapan bahwa warga Palestina akan "secara sukarela" meninggalkan wilayah tersebut.

Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah pada khususnya telah menolak pembersihan etnis secara paksa di Jalur Gaza, namun Israel telah melanggar garis merah yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut sebelumnya dengan dampak yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

Kemungkinan tujuan eksodus tersebut mencakup Mesir, Yordania, dan negara-negara Barat. Namun, Mesir dan Yordania dengan tegas menolak menerima warga Palestina di perbatasan mereka.