China Tunjuk Mantan Kepala AL Jadi Menteri Pertahanan Baru Saat 9 Pejabat Senior Militer Dipecat

China menunjuk Dong Jun (kiri) sebagai menteri pertahanan baru menggantikan Li Shangfu (kanan) yang digulingkan pada bulan Oktober. (Foto: MINDEF; AP/Vincent Thian)

Liputan6.com, Beijing - China menunjuk mantan kepala angkatan laut Dong Jun sebagai menteri pertahanan baru pada 29 Desember 2023 untuk menggantikan menteri terakhir yang menghilang dari pandangan publik empat bulan lalu.

Penunjukan anggota parlemen China ini terjadi ketika Presiden Xi Jinping meningkatkan kemampuan militernya sebagai bagian dari upayanya untuk menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan dunia yang dominan, sebuah tujuan yang telah membuat khawatir banyak negara tetangga.

Peran menteri pertahanan China adalah menjadi wajah publik People’s Liberation Army (PLA) atau Tentara Pembebasan Rakyat dalam keterlibatannya dengan media dan angkatan bersenjata lainnya.

Elemen penting dari tugasnya adalah menjalin hubungan dengan militer Amerika Serikat untuk mengurangi risiko konflik terkait Taiwan dan Laut China Selatan, dua titik konflik yang sudah tidak asing lagi bagi Jenderal Dong yang berusia 62 tahun.

Sebelum menjadi panglima angkatan laut PLA dan diangkat menjadi jenderal penuh pada tahun 2021, ia adalah wakil komandan Armada Laut Timur, tulang punggung Eastern Theatre Command (Komando Teater Timur) – kekuatan utama yang bertanggung jawab untuk memperebutkan Taiwan, sebuah pulau dengan pemerintahan sendiri. China menganggapnya sebagai miliknya sendiri.

Ia juga menjabat sebagai wakil komandan Southern Theatre Command (Komando Teater Selatan) yang beroperasi di wilayah sengketa Laut China Selatan, yang sebagian besar wilayahnya diklaim oleh Tiongkok.

"Dong sudah familiar dalam menangani pertemuan jarak dekat antara militer Tiongkok dan AS. Ini berguna ketika dia harus mengelola krisis antara kedua militer," kata Profesor Li Mingjiang, pakar hubungan internasional di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura.

2 dari 4 halaman

Pertanda Pembersihan di Departemen Pengembangan Peralatan dan Pasukan Roket?

Ilustrasi Bendera China (AFP/STR) — Ilustrasi China (AFP/STR)

Wen-Ti Sung, ilmuwan politik dan rekan non-residen di Global China Hub di Dewan Atlantik, mengatakan pemilihan Jenderal Dong bisa menjadi tanda bahwa pembersihan sedang berlangsung di Rocket Force dan Equipment Development Department (Departemen Pengembangan Peralatan dan Pasukan Roket).

Dua menteri pertahanan sebelumnya, yang berasal dari dua departemen tersebut, telah menghilang dari pandangan publik.

Jenderal Dong menggantikan Jenderal Li Shangfu, yang mengepalai departemen yang bertanggung jawab atas pengadaan peralatan dan penelitian sebelum mengambil alih jabatan menteri pertahanan pada bulan Maret. Gen Li tidak terlihat lagi di depan umum sejak 25 Agustus.

Reuters mengutip sumber yang melaporkan bahwa Jenderal Li sedang diselidiki atas tuduhan korupsi terkait pengadaan dan pengembangan peralatan.

3 dari 4 halaman

Belum Ada Penjelasan Soal Hilangnya Jenderal Li Shangfu

Ilustrasi bendera Republik China. (Pixabay) — Ilustrasi China. (Pixabay)

Beijing sejauh ini belum menjelaskan hilangnya Jenderal Li, namun mencabut jabatannya sebagai menteri pertahanan dan anggota dewan negara pada bulan Oktober.

Selama masa jabatannya yang singkat sebagai menteri, Jenderal Li tidak bertemu dengan rekannya dari AS, Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Kementerian tersebut menjelaskan bahwa Washington harus terlebih dahulu menghapus sanksi yang dijatuhkan terhadap Jenderal Li pada tahun 2018 atas perannya dalam pembelian pesawat dan peralatan Rusia.

Jenderal Dong tidak akan menghadapi kendala seperti itu, karena ia diketahui tidak berada di bawah sanksi AS.

Ketika Presiden AS Joe Biden dan Xi bertemu di San Francisco pada bulan November, kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan perundingan militer senior yang ditangguhkan setelah kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi ke Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri pada bulan Agustus 2022.

4 dari 4 halaman

Sembilan Pejabat Telah Dilengserkan

Ilustrasi bendera Republik Rakyat China (AP/Mark Schiefelbein) — Ilustrasi China (AP/Mark Schiefelbein)

Laporan Channel News Asia yang dikutip hari Sabtu, 30 Desember juga menyebut tanda kemungkinan terjadinya pembersihan yang lebih luas.

Sejauh ini sembilan pejabat senior militer dicopot dari badan legislatif tertinggi Tiongkok, lapor Xinhua, mengutip pengumuman terpisah pada Jumat (29/12/2023) dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.

Mereka termasuk mantan kepala Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Li Yuchao yang tiba-tiba digantikan pada bulan Juli, pendahulunya Zhou Yaning, dua pejabat pasukan roket lainnya, dua pejabat dari departemen pengembangan peralatan PLA, wakil kepala Departemen Staf Gabungan Zhang Zhenzhong dan mantan komandan Angkatan Udara Ding Laihang.

Zhou memimpin Pasukan Roket antara tahun 2017 dan 2022. Zhang adalah wakil komandan Pasukan Roket PLA antara tahun 2016 dan Maret 2022, di mana ia bekerja sama dengan Li Yuchao. Dia sebelumnya memegang peran komandan atau wakil komandan di dua lokasi peluncuran satelit dan satu lokasi peluncuran luar angkasa.

Tiga eksekutif di perusahaan pertahanan rudal milik negara juga dicopot dari keanggotaan mereka dalam badan penasihat politik seremonial pada hari Rabu (27/12).

Kementerian Pertahanan Tiongkok berjanji untuk "menindak setiap pejabat yang korup" pada bulan Agustus ketika ditanya tentang keberadaan pendahulu Li, Wei Fenghe – referensi pertama mengenai penyelidikan korupsi di kalangan pemimpin militer menyusul perombakan besar-besaran dalam angkatan bersenjata yang mengawasi nuklir dan persenjataan rudal konvensional China.

Juru bicara Pentagon John Supple mengatakan pada hari Jumat (29/12) bahwa Departemen Pertahanan AS telah menghubungi Tiongkok pada tingkat kerja mengenai serangkaian perjanjian yang akan datang, dan menambahkan bahwa kedua belah pihak berupaya untuk menerapkan apa yang diumumkan Biden dan Xi pada bulan November.

"Keterlibatan semacam ini membutuhkan waktu untuk dijadwalkan dan dipersiapkan oleh kedua belah pihak sehingga para pemimpin pertahanan dan militer dari kedua negara – termasuk di tingkat paling senior – dapat melakukan pembicaraan substantif dengan rekan-rekan mereka yang tepat," kata Supple.

Pembicaraan Koordinasi Kebijakan Pertahanan pada bulan Januari dan pembicaraan Perjanjian Konsultatif Maritim Militer pada awal tahun 2024 sedang dalam tahap perencanaan, tambahnya.