Para Menlu Negara ASEAN Prihatin dengan Peningkatan Ketegangan di Laut China Selatan

Namun kemajuannya berjalan lambat meskipun ada komitmen dari semua pihak untuk memajukan dan mempercepat proses tersebut.

Pembicaraan mengenai komponen-komponen kode etik ini belum dimulai di tengah kekhawatiran atas kesediaan Tiongkok untuk berkomitmen terhadap serangkaian aturan yang mengikat dan konsisten dengan hukum internasional.

Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut China Selatan melalui “sembilan garis putus-putus” yang berputar sejauh 1.500 km di selatan daratan utama, memotong zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Tiongkok pada Jumat (29/12) menunjuk mantan kepala angkatan laut Dong Jun sebagai menteri pertahanan baru. Dia sebelumnya menjabat sebagai wakil komandan di sebuah komando yang beroperasi di Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan negaranya akan mempertahankan tekanan militer terhadap Filipina di tengah sengketa kedaulatan di Laut China Selatan.

Laporan Kantor Berita Xinhua seperti dilansir AP, Sabtu (23/12), menyebutkan bahwa dalam percakapan telepon pada Rabu (20/12/2023), dengan timpalannya dari Filipina, Enrique A. Manalo, Wang Yi memperingatkan jika Filipina salah menilai situasi, mengambil jalannya sendiri atau bahkan berkolusi dengan kekuatan eksternal yang mempunyai niat buruk untuk terus menimbulkan masalah, China akan mempertahankan haknya sesuai dengan hukum dan merespons dengan tegas.

Pernyataan Wang Yi muncul menyusul mobilisasi pasukan penjaga pantai dan milisi maritim China untuk memblokir misi pasokan Filipina dalam upaya mendukung tentara dan nelayannya.

China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, salah satu jalur perairan paling penting di dunia untuk pelayaran, membuatnya bertentangan dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Laporan Xinhua turut mengutip pernyataan Wang Yi yang menuduh Filipina telah mengubah pendirian kebijakannya sejauh ini, mengingkari janji yang telah dibuat, memprovokasi masalah di laut, dan meremehkan hak-hak sah China.

"Menyadari bahwa hubungan bilateral kini berada di persimpangan jalan dan masa depan hubungan tersebut belum diputuskan, Wang Yi mengatakan pihak Filipina harus bertindak dengan hati-hati," sebut Xinhua dalam laporannya pada Kamis (21/12).

"Daripada melanjutkan ke arah yang salah, pihak Filipina harus kembali ke jalur yang benar sesegera mungkin, dengan menangani dan mengelola situasi maritim saat ini dengan benar sebagai prioritas utama."

Tidak disebutkan secara rinci perjanjian apa yang menurut Wang Yi telah ditinggalkan oleh Filipina.

Kantor Manalo menggambarkan pembicaraan dengan Wang Yi sebagai pertukaran yang jujur dan terbuka, serta mengatakan kedua pihak telah mencapai pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi masing-masing dalam sejumlah isu.

Perselisihan wilayah semakin meningkat ketika China berupaya memperkuat klaim teritorialnya dengan menentang Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang diklaimnya sebagai provinsinya yang memisahkan diri dan tidak segan melakukan reunifikasi sekalipun dengan kekuatan militer.

Panglima militer Filipina bersama pasukannya berada di atas kapal yang mengangkut pasokan ketika kapal tersebut diledakkan dengan meriam air, dikepung dan ditabrak oleh kapal penjaga pantai China pada awal bulan ini di Laut China Selatan yang disengketakan.