Diplomat Uni Eropa Sebut Israel Mendanai Hamas untuk Melemahkan Otoritas Palestina

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta. — Menlu Uni Eropa Josep Borrell dan Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta. (Dok: Twitter @JosepBorrellF)

Liputan6.com, Madrid - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Jumat (19/1/2024) secara terbuka menuduh Israel mendanai kelompok Hamas. Pernyataan tersebut disampaikan Borrell di Universitas Valladolid, di mana politikus Spanyol itu dianugerahi gelar doktor kehormatan.

Borrell juga menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara pribadi menggagalkan segala upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

"Israel, khususnya pemerintahannya sepenuhnya menolak dan kemarin Netanyahu mengulangnya seolah-olah dia mengantisipasi kata-kata saya hari ini untuk menerima solusi dua negara yang secara pribadi telah dia boikot sejak 30 tahun lalu," tutur Borrell, seperti dikutip dari Euronews, Sabtu (20/1).

Kata-kata Borrell yang lugas disampaikan hanya sehari setelah Netanyahu menepis seruan Amerika Serikat (AS) untuk membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina pasca perang dan mengurangi serangan militer di Jalur Gaza.

"Kami percaya bahwa solusi dua negara harus diterapkan dari luar untuk membawa perdamaian," jelas Borrell.

"Tapi saya tegaskan, dengan terus menolak solusi ini, Israel telah melangkah lebih jauh mendirikan Hamas. Ya, Hamas dibiayai oleh pemerintah Israel dalam upaya melemahkan Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah."

Borrell tidak menyampaikan bukti yang mendukung pernyataannya.

2 dari 3 halaman

Dibutuhkan Intervensi yang Kuat

Luka dan Duka dalam 100 Hari Perang Hamas-Israel — Warga Palestina yang terluka dalam pengeboman Israel di Jalur Gaza menunggu perawatan di sebuah rumah sakit di Khan Younis, Rabu, 15 November 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

Solusi dua negara – yang akan memberikan status kenegaraan bagi Palestina – adalah tujuan utama yang diinginkan oleh sekutu Barat di Jalur Gaza pasca perang.

Borrell sebelumnya menggambarkan tujuan tersebut sebagai jaminan keamanan terbaik bagi Israel.

Selama kunjungannya ke Lebanon awal bulan ini, Borrell mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina adalah satu-satunya solusi yang dapat membawa perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina.

Sejak meletusnya perang Hamas Vs Israel pada 7 Oktober 2023, Borrell telah memimpin seruan Uni Eropa untuk mengurangi eskalasi permusuhan. Dia menyerukan pula jeda kemanusiaan di Jalur Gaza yang terkepung untuk berevolusi menjadi gencatan senjata permanen, yang memungkinkan dimulainya perundingan perdamaian.

"Jika kita tidak melakukan intervensi yang kuat, spiral kebencian dan kekerasan akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, dari pemakaman ke pemakaman, ketika benih kebencian yang ditaburkan di Gaza saat ini tumbuh," kata Borrell.

3 dari 3 halaman

Pemukim Israel Makin Ganas

Warga Palestina Bentrok dengan Pemukim Israel di Tepi Barat — Pemukim Israel bentrok dengan pengunjuk rasa Palestina yang memblokir jalan yang melewati Desa Mughayer, Tepi Barat, utara Ramallah, 29 Juli 2022. Warga Palestina yang memprotes aktivitas permukiman Israel memblokir jalan utama dan bentrok dengan pemukim Israel, sementara tentara menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka. (AP Photo/Nasser Nasser)

Borrell juga menargetkan pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat dalam pidatonya.

"Komunitas internasional menganggap mereka (para pemukim) ilegal, namun tidak melakukan apa pun untuk mengatasi ilegalitas ini," ujar Borrell, seraya menambahkan bahwa para pemukim saat ini lebih 'ganas' dibandingkan sebelum perang Hamas Vs Israel terbaru meletus.

European External Action Service (EEAS), badan diplomatik blok tersebut yang dipimpin oleh Borrell, sedang mempertimbangkan untuk mengikuti jejak AS dan Inggris dalam memberikan sanksi kepada pemukim yang bertanggung jawab atas kekerasan di Tepi Barat.

Namun, menurut sumber-sumber diplomatik, kecil kemungkinan para menteri luar negeri akan menyetujui rencana sanksi terhadap pemukim ketika mereka berkumpul di Brussels pada Senin (22/1).