Serukan Gencatan Senjata Solusi Sejati Perang di Gaza, Kepala WHO Disebut Dubes Israel Gagal Memimpin

Duta Besar (Dubes) Israel mengatakan komentar Tedros mewakili "kegagalan kepemimpinan sepenuhnya."

"Pernyataan Dirjen tersebut merupakan perwujudan dari segala sesuatu yang salah pada WHO sejak 7 Oktober. Tidak disebutkan tentang sandera, pemerkosaan, pembunuhan warga Israel, atau militerisasi rumah sakit dan penggunaan perisai manusia yang tercela oleh Hamas," kata Meirav Eilon Shahar dalam komentar yang dikirim ke Reuters.

Dubes Meirav Eilon Shaha juga menuduh badan kesehatan global tersebut melakukan "kolusi” dengan Hamas, dan mengatakan bahwa WHO menutup mata terhadap aktivitas militer Hamas di rumah sakit Gaza.

Dalam pidato yang sama, Tedros memperingatkan bahwa lebih banyak orang di Gaza akan meninggal karena kelaparan dan penyakit.

"Jika Anda menambahkan semua itu, saya pikir tidak mudah untuk memahami betapa buruknya situasinya," kata Tedros.

Adapun pada hari Jumat (26/1) ini digelar Sidang International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional  (26/1), bagian dari kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida.

Dalam sidang tersebut, pengadilan disebut dapat mengeluarkan tindakan darurat pada hari Jumat (26/1/2024) ini, yang memerintahkan Israel menghentikan operasi militernya di Gaza.

Kedua negara memberikan kesaksian ketika kasus ini dibuka dua pekan lalu. Israel dengan keras menolak tuduhan tersebut.

Keputusan dari sidang Mahkamah Internasional yang menentang Israel tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan, namun akan berdampak signifikan secara politik.

Lebih dari 25.000 warga Palestina – sebagian besar perempuan dan anak-anak – telah terbunuh dan puluhan ribu lainnya terluka, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza, sejak Israel memulai serangannya, yang dipicu oleh serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel oleh kelompok tersebut.

Serangan Hamas pada 7 Oktober menewaskan sekitar 1.300 orang, sebagian besar warga sipil. Para penyerang juga membawa sekitar 250 orang kembali ke Gaza sebagai sandera.

Afrika Selatan, yang sangat mendukung Palestina, meminta pengadilan untuk mengeluarkan sembilan tindakan sementara, termasuk penghentian aktivitas militer Israel, sementara pengadilan mempertimbangkan tuduhan genosida. Keputusan mengenai hal terakhir ini diperkirakan berlangsung lama, mungkin bertahun-tahun.

Dalam mencapai keputusan pada hari Jumat ini, mengutip BBC, 17 hakim – 15 hakim tetap, ditambah masing-masing satu dari Afrika Selatan dan Israel – harus menjawab dua pertanyaan. Berikut ini di antaranya: Klik di sini...

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi 'walk out' saat Duta Besar Israel untuk PBB memberikan pernyataan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang digelar di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/1).

⁣⁣Selain mengajukan tiga tuntutan, Retno juga mempertanyakan keseriusan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan berbagai resolusinya terkait Palestina, yang disebut Retno kerap gagal dilaksanakan.⁣⁣

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (24/1/2024) Senada dengan Indonesia, Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyebut penolakan Israel terhadap pendirian negara Palestina pasca-perang sebagai hal yang 'tidak dapat diterima'.

"Pendudukan Israel harus berakhir," ujar Guterres. ⁣⁣

"Penolakan ini dan penyangkalan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global," lanjutnya.⁣⁣

Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan mengklaim bahwa sebetulnya ada jalan untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, jika DK PBB menyetujuinya.

"⁣Jika Hamas menyerahkan mereka yang bertanggung jawab atas perisitiwa 7 Oktober dan jika Hamas membebaskan seluruh sandera, perang ini akan langsung berakhir," ujarnya.

⁣⁣Menlu Otoritas Palestina, Riyad al Maliki, mengatakan pada VOA bahwa masyarakat internasional harus bisa memutuskan tindakan apa yang akan diambil terhadap orang yang menggagalkan konsensus dunia soal solusi dua negara.⁣⁣"Dunia juga harus mulai mempertimbangkan sanksi terhadap sosok yang membenci perdamaian," lanjutnya.⁣

Selengkapnya di sini...

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz menyarankan agar penduduk Gaza dapat dipindahkan ke pulau buatan di Laut Mediterania, demikian laporan dari The Guardian.

Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, surat kabar yang berbasis di London ini mengatakan bahwa usulan Katz telah menimbulkan kekecewaan Uni Eropa.

Kala itu, menteri Israel bertemu dengan para menteri luar negeri Uni Eropa guna membahas “rencana perdamaian komprehensif”, dikutip dari laman The New Arab, Selasa (23/11/2024).

Situs berita Israel Jerusalem Post juga melaporkan bahwa Katz menunjukkan kepada Dewan Menteri Luar Negeri Eropa klip video dari sebuah pulau buatan di lepas pantai Gaza, serta usulan jalur kereta api yang menghubungkan Israel dengan Arab Saudi, Yordania, Bahrain, dan UEA.

“Tujuan kami jelas: demiliterisasi dan stabilisasi Gaza, dengan Israel mempertahankan kontrol keamanan untuk melindungi rakyat kami. Pencapaian ini akan membuka pintu bagi peluang regional baru, memungkinkan kami untuk mendorong inisiatif ekonomi dan kemanusiaan yang bermanfaat bagi semua orang, termasuk rakyat Gaza," kata Katz seperti dikutip kepada para menteri luar negeri Uni Eropa.