Perbaiki Sektor Pariwisata dari Efek Pandemi COVID-19, Thailand dan China Sepakat Hapus Persyaratan Visa

Pemerintah Kerajaan Thailand dan Republik Rakyat China mencapai kesepakatan untuk membolehkan warga mereka untuk bebas saling berkunjung. Ini merupakan realisasi dari program bebas visa masuk yang akan efektif pada 1 Maret 2023. 

Dilaporkan VOA Indonesia, PM Thailand Srettha Thavisin, Selasa (2/1), mengatakan keputusan untuk membuat kebijakan itu permanen muncul setelah perundingan dengan Beijing untuk memberi hak yang sama kepada warga negara Thailand yang mengunjungi China.

Thailand telah mengizinkan pengunjung China untuk masuk dengan bebas visa sejak September lalu, tetapi kebijakan ini akan berakhir pada 29 Februari.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin tidak mau mengonfirmasi pengumuman Srettha. Namun, ia memberitahu para wartawan di Beijing bahwa “otoritas terkait” di kedua pihak “berkomunikasi erat” mengenai masalah tersebut.

Kedua pihak akan mengizinkan turis dari masing-masing negara untuk tinggal hingga 30 hari per kunjungan.

Keputusan Thailand untuk memberi status bebas visa kepada para pengunjung China dimaksudkan untuk memulihkan sektor pariwisata yang penting bagi negara itu. Thailand menerima 40 juta pengunjung pada tahun 2019 – 11 juta di antaranya dari China – tetapi sektor pariwisata hancur karena pandemi COVID-19 pada tahun berikutnya.

Pariwisata perlahan-lahan telah pulih, dengan 28 juta pengunjung asing memasuki Thailand tahun lalu, termasuk di antaranya 3,5 juta dari China – jumlah terbesar kedua setelah Malaysia yang mengirim sedikitnya 4,4 juta turis.

RRC juga melonggarkan sejumlah pembatasan bagi warga Amerika Serikat (AS) yang mengunjungi negara itu. Langkat tersebut adalah upaya terbaru untuk menarik para pelancong asing sejak China membuka perbatasannya awal tahun 2023.

Mulai 1 Januari 2024, turis Amerika tidak perlu lagi menyerahkan bukti tiket pesawat pulang-pergi, bukti pemesanan hotel, rencana perjalanan atau undangan untuk ke China, menurut pengumuman yang dipasang daring di situs web Kedutaan Besar China di Washington.

Proses permohonan yang sudah disederhanakan itu bertujuan untuk "memfasilitasi pertukaran masyarakat antara China dan Amerika Serikat," kata pernyataan tersebut, dikutip dari laman VOA Indonesia.

Kebijakan itu diambil saat China sudah berjuang untuk meremajakan sektor pariwisatanya setelah tiga tahun menerapkan langkah-langkah pencegahan pandemi yang ketat, termasuk karantina wajib bagi semua pendatang. Meskipun pembatasan tersebut dicabut awal tahun ini, kedatangan wisatawan internasional masih lambat untuk kembali.

Pada paruh pertama 2023, China mencatat 8,4 juta orang asing masuk dan keluar, anjlok dari 977 juta orang sepanjang 2019, yang merupakan tahun terakhir sebelum pandemi, menurut statistik imigrasi.