Liputan6.com, Kyiv - Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengatakan pihaknya telah menemukan skema korupsi massal dalam pembelian senjata oleh militer negara tersebut yang berjumlah hampir USD 40 juta atau sekitar Rp632 miliar.
SBU mengatakan penggelapan tersebut melibatkan pembelian 100.000 mortir untuk Angkatan Bersenjata Ukraina pada Musim Gugur 2022. Demikian seperti dilansir CNN, Senin (29/1/2024).
Baca Juga
Kementerian Pertahanan Ukraina membayar hampir seluruh dana tersebut kepada pemasok senjata Lviv Arsenal, namun SBU mengatakan amunisi tersebut tidak pernah diterima. Sebaliknya, dikatakan sebagian dana telah ditransfer ke rekening luar negeri, termasuk di Balkan.
Advertisement
Investigasi menemukan bahwa mantan dan pejabat tinggi pertahanan Ukraina, dua petinggi Lviv Arsenal, serta perwakilan grup komersial asing terlibat dalam penipuan tersebut.
Terungkapnya skema korupsi besar-besaran ini disebut akan mempunyai konsekuensi bagi Ukraina saat negara itu terus melawan invasi Rusia sembari mencoba membuka jalan menjadi anggota Uni Eropa, yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prasyarat keanggotaan.
5 Orang Telah Didakwa
CEO Lviv Arsenal Yurii Zbitnev mengatakan kepada media lokal bahwa orang yang bertanggung jawab atas kontrak amunisi telah dipecat dan perusahaan tersebut bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Ukraina untuk mengembalikan dana yang dikorupsi ke negara, sehingga dapat digunakan untuk tujuan yang lebih tepat.
SBU menuturkan lima orang telah didakwa. Salah satu dari mereka, seorang mantan pejabat kementerian pertahanan ditahan ketika mencoba melintasi perbatasan Ukraina. Disebutkan pula pihak berwenang sedang berupaya menahan tersangka lain dan mereka yang didakwa bisa menghadapi hukuman hingga 12 tahun penjara.
"Kementerian pertahanan terus berjuang tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang melakukan penggelapan dana pengadaan senjata. Kami tidak punya tempat bagi pejabat yang korup," kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Dmytro Klymenkov pada Sabtu (27/1).
Advertisement
Reformasi Lembaga
Ukraina telah dilanda sejumlah skandal korupsi yang melibatkan kementerian pertahanannya dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Desember 2023, seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Ukraina ditahan atas tuduhan dia telah menggelapkan USD 40 juta dalam kasus terpisah yang melibatkan kontrak peluru artileri.
Laporan tersebut muncul hanya beberapa bulan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memberhentikan semua pejabat yang bertanggung jawab atas pusat perekrutan militer regional. Pada September, Zelensky juga memecat Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov, dengan alasan perlunya pendekatan baru di tengah skandal yang terus berlanjut.
CNN melaporkan pada Desember bahwa Zelensky menghadapi tekanan yang semakin besar dari Amerika Serikat untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi korupsi di internal pemerintah Ukraina. Para pejabat mengatakan Washington telah mengeluarkan beberapa pemberitahuan kepada Kyiv bahwa bantuan ekonomi tertentu akan dikaitkan dengan kemajuan Ukraina dalam mereformasi lembaga-lembaganya.