Sukses

PBB Sebut Peran UNRWA di Palestina Tidak Bisa Tergantikan

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang, telah menangguhkan bantuan untuk UNRWA.

Liputan6.com, Jakarta - Tidak ada yang bisa “menggambil alih atau menggantikan” badan pengungsi Palestina PBB, yang stafnya terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel, kata koordinator PBB untuk bantuan Gaza pada Selasa (30/1), bahkan ketika Israel membuat klaim baru terhadap badan tersebut.

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang, telah menangguhkan bantuan untuk UNRWA, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sedang mengadakan pembicaraan penting dengan negara-negara donor.

Para kepala badan di forum koordinasi kemanusiaan tingkat tertinggi PBB, termasuk kepala WHO, kantor hak asasi manusia PBB, UNICEF dan Program Pangan Dunia, memperingatkan bahwa pemutusan bantuan dana bagi UNRWA, berisiko menyebabkan “bencana” kemanusiaan yang dahsyat di Gaza.

“Penarikan bantuan dari UNRWA berbahaya dan akan mengakibatkan runtuhnya sistem kemanusiaan di Gaza, yang mempunyai konsekuensi kemanusiaan dan hak asasi manusia yang luas di wilayah pendudukan Palestina dan di seluruh kawasan,” kata pernyataan dari para pemimpin organisasi yang membentuk Komite Tetap Antar-Lembaga PBB.

Perselisihan meningkat pada Selasa setelah Israel menuduh UNRWA mengizinkan Hamas menggunakan infrastruktur badan tersebut di Gaza untuk kegiatan militerm dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (1/2/2024).

UNRWA mengatakan, pihaknya telah bertindak segera terkait tuduhan Israel bahwa 12 stafnya terlibat dalam serangan Hamas, dan menambahkan bahwa pemotongan dana akan berdampak pada warga sipil Palestina.

Badan PBB tersebut telah lama berada di bawah pengawasan Israel, yang menuduhnya secara sistematis bertentangan dengan kepentingan negaranya.

2 dari 3 halaman

Alasan Negara Barat Hentikan Beri Pendanaan ke UNRWA

Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA mendesak negara-negara yang menghentikan pendanaan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

“UNRWA adalah lembaga kemanusiaan utama di Gaza, dengan lebih dari dua juta orang bergantung pada lembaga tersebut untuk kelangsungan hidup pengungsi,” kata Philippe Lazzarini.

Sembilan negara, termasuk Inggris, sebelumnya menghentikan pendanaan untuk badan tersebut.

Mereka bertindak atas tuduhan bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Agensi kemudian mengumumkan pemecatan karyawan tersebut.

Negara-negara yang kini menghentikan pendanaan UNRWA adalah Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat.

Didirikan pada tahun 1949, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, UNRWA, adalah badan PBB terbesar yang beroperasi di Gaza. Ini memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan lainnya kepada warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.

Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 13.000 orang di Gaza, dikutip dari laman BBC, Minggu (28/1/2024).

 

3 dari 3 halaman

Lindungi Warga Sipil

Sejak Israel memulai serangannya sebagai respons terhadap serangan Hamas, UNRWA telah menggunakan fasilitasnya di seluruh Gaza guna melindungi ratusan ribu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal.

Informasi mengenai dugaan keterlibatan pegawai UNRWA dalam serangan Hamas diberikan oleh Israel, yang telah lama menuduh berbagai cabang PBB -- termasuk UNRWA -- bias dan bahkan antisemitisme.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (27/1), Lazzarini mengatakan: "Sangat mengejutkan melihat penangguhan dana untuk badan tersebut sebagai reaksi terhadap tuduhan terhadap sekelompok kecil staf, terutama mengingat tindakan segera yang diambil UNRWA dengan mengakhiri kontrak mereka dan meminta pencairan dana."

“Sangat tidak bertanggung jawab jika memberikan sanksi kepada sebuah lembaga dan seluruh komunitas yang dilayaninya karena tuduhan tindakan kriminal terhadap beberapa individu, terutama pada saat perang, pengungsian dan krisis politik di wilayah tersebut.

“UNRWA membagikan daftar seluruh stafnya dengan negara tuan rumah setiap tahun, termasuk Israel. Badan tersebut tidak pernah menerima kekhawatiran apa pun mengenai anggota staf tertentu.”