Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) pada Kamis (1/2/2024) menyetujui penjualan drone dan peralatan militer senilai hampir USD 4 miliar ke India yang dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan dan pengawasan maritimnya.
Persetujuan itu datang pada saat Washington meminta New Delhi meningkatkan kerja sama dengan strategi Indo-Pasifik AS, yang sebagian besar berfokus pada melawan pengaruh China di wilayah tersebut.
Baca Juga
Kementerian Luar Negeri AS telah memberi tahu Kongres tentang persetujuan penjualan senilai USD 3,99 miliar yang akan mencakup 31 drone bersenjata MQ-9B SkyGuardian, 170 rudal Hellfire, 310 bom berdiameter kecil, dan material pendukung terkait.
Advertisement
"Usulan penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional AS dengan membantu memperkuat hubungan strategis AS-India dan meningkatkan keamanan mitra pertahanan utama yang terus menjadi kekuatan penting bagi stabilitas politik, perdamaian, dan kemajuan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik dan Asia Selatan," sebut Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir AP, Sabtu (3/2).
"Hal ini akan meningkatkan kemampuan India untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan memungkinkan pengawasan tak berawak dan patroli pengintaian di jalur operasi laut."
Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS menambahkan, "India telah menunjukkan komitmen untuk memodernisasi militernya dan tidak akan mengalami kesulitan dalam menyerap ... ke dalam angkatan bersenjatanya."
Menandakan Kemajuan
Persetujuan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis tidak berarti kesepakatan merupakan hal yang pasti, namun menunjukkan kemajuan sering dengan upaya AS yang terus membujuk India agar tidak membeli peralatan militer Rusia.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri AS disebut juga menandakan kesepakatan ini kemungkinan besar telah menyelesaikan satu hambatan, yakni disetujui oleh para pemimpin komite Kongres AS.
Senator Ben Cardin, seorang Demokrat yang mengetuai Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan dia telah mengakhiri penundaan persetujuan perjanjian tersebut setelah pemerintahan Joe Biden setuju menyelidiki sepenuhnya plot pembunuhan warga India di wilayah AS.
"Pemerintahan (Biden) telah menuntut adanya penyelidikan dan akuntabilitas sehubungan dengan plot pembunuhan di AS," kata Cardin.
Advertisement