Pemerintah Thailand Bakal Larang Penggunaan Ganja untuk Rekreasi, Berdampak ke Pariwisata?

Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang menjabat pada bulan Agustus lalu, telah sering menyuarakan penolakannya terhadap penggunaan narkoba untuk rekreasi dan mengatakan bahwa penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan.

PM Srettha menuturkan bahwa telah ada kesepakatan di antara pemerintah koalisi tentang perlunya mengubah undang-undang dan melarang penggunaan ganja untuk rekreasi. PM Srettha sendiri gencar mengampanyekan anti-narkoba sebelum pemilu.

Ketika ditanya apakah akan ada kompromi dalam hal penggunaan narkoba, PM Srettha menjawab "tidak". Dia menambahkan bahwa masalah yang timbul dari penggunaan narkoba telah menyebar luas akhir-akhir ini.

Thailand menjadi negara pertama di Asia yang men-dekriminalisasi ganja setelah menghapus tanaman ganja dari daftar narkotika pada tahun lalu, kebijakan yang menyebabkan booming-nya kafe dan apotek ganja di destinasi-destinasi wisata populer seperti Bangkok, Chiang Mai, dan Pattaya.

Beberapa operator pariwisata menyambut baik langkah untuk membatasi penggunaan ganja, dengan alasan adanya masalah yang disebabkan oleh peraturan industri yang longgar.

Thanet Supornsahasrungsi, direktur eksekutif grup Sunshine Hotels and Resorts di Pattaya, mengatakan bahwa sebagian besar toko ganja yang dibuka dimaksudkan untuk penggunaan rekreasi. Dia menyinggung laporan overdosis ganja.

"Jika kita ingin menggunakannya untuk tujuan medis, penegakan hukum harus lebih ketat untuk memastikan kita dapat menawarkan perawatan medis yang aman bagi kesehatan," kata Thanet kepada Bangkok Post.

Saat ini, siapa pun yang berusia di atas 20 tahun, tidak sedang hamil atau menyusui di Thailand diperbolehkan secara hukum menggunakan ganja di tempat tinggal mereka dan makanan yang mengandung ekstrak ganja dapat dikonsumsi di restoran berlisensi.