Indonesia Kutuk Keras Serangan Udara Israel ke Lokasi Penampungan Warga Gaza di Rafah

"Militer Israel mempunyai kewajiban khusus ketika mereka melakukan operasi di sana atau di mana pun untuk memastikan bahwa mereka mempertimbangkan perlindungan bagi kehidupan sipil yang tidak bersalah," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby pada Kamis (8/2/2024), seperti dilansir BBC, Jumat (9/2). "Operasi militer saat ini akan menjadi bencana bagi orang-orang tersebut dan itu bukanlah sesuatu yang kami dukung."

Kirby mengaku AS belum melihat adanya indikasi Israel akan melancarkan operasi besar di Rafah dalam waktu dekat.

Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Vedant Patel menggemakan komentar Kirby, dengan mengatakan, "Kami (AS) tidak akan mendukung upaya seperti ini tanpa perencanaan yang serius dan kredibel karena berkaitan dengan lebih dari satu juta orang yang berlindung di sana, serta tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap bantuan kemanusiaan dan keamanan keberangkatan warga negara asing."

Ketika ditanya BBC ke mana pengungsi di Rafah harus pergi jika terjadi operasi semacam itu, Patel mengatakan, "Itu adalah pertanyaan sah yang kami yakini harus dijawab oleh Israel."

"Kami tidak berhak menentukan hal-hal ini tetapi apa yang sebenarnya Anda sampaikan adalah mengapa penting untuk memastikan operasi ini dipikirkan sepenuhnya, terutama di wilayah di mana terdapat lebih dari satu juta orang yang mengungsi."

Jarang sekali AS, sekutu utama dan pendukung militer Israel, berbicara tentang tahap serangan militer Israel di Jalur Gaza. Untuk itu, pernyataan kali ini dinilai merupakan peringatan yang jelas.

AS mengirimkan sekitar USD 3,8 miliar bantuan militer ke Israel setiap tahun, menjadikannya sebagai penerima pendanaan semacam itu yang terbesar di dunia.

Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 27.800 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 dan setidaknya 67.000 lainnya terluka. Ada pun sekitar 1.300 orang diklaim tewas di Israel dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.