PM Estonia Kaja Kallas Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Rusia

Mika Golubovsky, editor layanan berbahasa Inggris Mediazona, menuturkan kepada AP bahwa Kallas dan politikus lain dari negara-negara Baltik telah masuk dalam daftar buronan Kementerian Dalam Negeri Rusia sejak pertengahan Oktober 2023 dan merupakan satu-satunya kepala negara yang ada dalam daftar tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova membenarkan Kallas dan Peterkop masuk dalam daftar tersebut karena keterlibatan mereka dalam penghancuran sejumlah monumen.

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan hal ini merupakan respons terhadap tindakan Kallas dan pihak lain yang telah mengambil tindakan bermusuhan terhadap kenangan bersejarah dan negara mereka.

Rusia memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi "rehabilitasi Nazisme" termasuk hukuman atas penodaan tugu peringatan perang. Menurut Mediazona, Komite Investigasi Rusia, badan investigasi kriminal terkemuka di negara itu, memiliki departemen yang menangani dugaan "pemalsuan sejarah" dan "rehabilitasi Nazisme", yang telah meningkatkan tindakannya sejak dimulainya perang Ukraina.

Mediazona, yang mengunduh dan mempelajari lebih dari 96.000 entri individu dalam database, mengatakan bahwa database tersebut juga mencakup sejumlah pejabat Ukraina dan warga negara asing yang dituduh berperang bersama Angkatan Bersenjata Ukraina. Daftar itu biasanya tidak menyebutkan tuduhan spesifik atau kapan orang tersebut ditambahkan ke daftar.

Golubovsky mencatat bahwa tidak semua penambahan tokoh penting dalam daftar pencarian orang diumumkan secara publik oleh pihak berwenang. Pejabat di Komite Investigasi mungkin awalnya menambahkan Kallas dan pejabat Barat lainnya ke dalam daftar tersebut untuk mendapatkan poin dari atasan mereka, kata dia, dan Kremlin hanya menggunakannya dalam retorikanya tentang Barat yang menyerang kenangan bersejarah Rusia.​

Presiden Rusia Vladimir Putin menuturkan bahwa membersihkan Ukraina dari kelompok sayap kanan dan neo-Nazi adalah salah satu tujuan utama perang, namun dia tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya yang berulang kali bahwa kelompok tersebut memiliki suara yang menentukan dalam membentuk kebijakan Ukraina.

Dimasukkannya Kallas dalam daftar pencarian orang boleh jadi menandai upaya Rusia menentang surat perintah penangkapan terhadap Putin yang dikeluarkan tahun lalu oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atas dugaan deportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Daftar pencarian orang Kementerian Dalam Negeri Rusia juga mencakup Presiden ICC Piotr Hofmanski, serta hakim dan jaksa.

Senator AS Lindsey Graham dan juru bicara Meta Andy Stone juga ada dalam daftar. Meta adalah perusahaan induk dari Facebook dan Instagram, yang dilarang di Rusia.

Meskipun hal ini tidak berarti apa-apa dalam praktiknya karena kontak antara Rusia dan Barat terhenti selama konflik, hal ini terjadi pada saat anggota NATO di Eropa semakin khawatir mengenai dampak Pilpres Amerika Serikat (AS) terhadap aliansi tersebut.

Mantan Presiden AS Donald Trump telah mengobarkan kembali ketakutan para sekutu NATO bahwa dia akan membiarkan Rusia memperluas agresinya di Eropa jika dia kembali menjabat dan anggota aliansi tidak membayar iuran.

Pernyataan Trump sangat kontras dengan janji Presiden AS Joe Biden untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO karena memang aliansi tersebut mewajibkan semua anggotanya melakukannya jika terjadi serangan.

Duta Besar AS untuk NATO Julianne Smith mengatakan pada Selasa bahwa mendorong Kremlin menyerang sekutu atau wilayah aliansi NATO mana pun benar-benar menempatkan tentara AS dan tentara sekutu dalam bahaya yang lebih besar.

"Melakukan hal tersebut, membuat pernyataan seperti itu, adalah tindakan yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab," ungkap Smith.

Meskipun Putin bersikeras dia tidak mempunyai rencana untuk menyerang negara-negara NATO mana pun kecuali mereka menyerang terlebih dahulu, Badan Intelijen Luar Negeri Estonia merilis laporan tahunan pada Selasa yang mencatat bahwa Rusia telah meningkatkan produksi senjata secara signifikan dan memperingatkan bahwa Kremlin mungkin mengantisipasi kemungkinan konflik dengan NATO dalam dekade mendatang.