PM Israel Benjamin Netanyahu Ungkap Rencana Pascaperang Gaza, Ini Isinya

Dokumen prinsip-prinsip yang disampaikan Netanyahu kepada para menteri kabinet keamanan pada pertemuan Kamis (22/2) malam tidak secara spesifik menyebutkan nama PA atau mengesampingkan partisipasinya dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

Sebaliknya, disebutkan bahwa urusan sipil di Gaza akan dijalankan oleh "pejabat lokal" yang memiliki "pengalaman administratif" dan tidak terikat dengan "negara atau entitas yang mendukung terorisme."

Pernyataan tersebut tidak jelas, namun hal ini dapat mengesampingkan kelompok-kelompok yang menerima dana dari Qatar dan Iran – seperti halnya Hamas – atau mungkin Otoritas Palestina, yang program kesejahteraannya mencakup pembayaran kepada terpidana teroris dan keluarga mereka.

Sebuah pernyataan dari kantor Netanyahu mengatakan dokumen tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat, dan akan menjadi dasar diskusi di masa depan mengenai pengelolaan Gaza pascaperang.

Rencana tersebut dimulai dengan menetapkan prinsip untuk jangka waktu dekat: IDF akan melanjutkan perang hingga mencapai tujuannya, yaitu penghancuran kemampuan militer dan infrastruktur pemerintahan Hamas dan Jihad Islam, kembalinya sandera yang diculik pada 7 Oktober, dan penghapusan segala ancaman keamanan dari Jalur Gaza dalam jangka panjang.

IDF akan mempertahankan kebebasan tanpa batas untuk beroperasi di seluruh Jalur Gaza guna mencegah bangkitnya kembali aktivitas teror, kata dokumen tersebut, yang menggambarkan hal ini sebagai prinsip jangka menengah.

Rencana tersebut menyatakan bahwa Israel akan melanjutkan proyek yang sudah berjalan untuk membangun zona penyangga keamanan di sisi perbatasan Palestina, dan menambahkan bahwa proyek tersebut akan tetap ada “selama ada kebutuhan keamanan untuk itu. ”

Rencana ini bertentangan langsung dengan salah satu prinsip pemerintahan Biden mengenai Gaza pascaperang, yang menyatakan bahwa tidak akan ada pengurangan wilayah kantong tersebut.

Dokumen yang disampaikan oleh PM Netanyahu juga memberikan rincian paling konkret hingga saat ini mengenai rencana Israel untuk perbatasan Mesir-Gaza, yang telah diganggu oleh penyelundupan baik di atas maupun di bawah tanah. Dinyatakan bahwa Israel akan memberlakukan “penutupan selatan” di perbatasan untuk mencegah kebangkitan kembali aktivitas teror.

"Penutupan ini akan ditegakkan dengan bantuan dari AS dan kerja sama dengan Mesir sebisa mungkin," kata dokumen tersebut, sebagai pengakuan nyata atas ketidaksetujuan Kairo terhadap rencana tersebut karena adanya pelanggaran nyata terhadap kedaulatannya.

Kairo telah menolak seruan Israel untuk mengambil alih kendali atas koridor Philadelphi di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza, namun secara pribadi telah mengindikasikan lebih banyak fleksibilitas, kata diplomat AS dan Arab kepada The Times of Israel. Namun, baik AS maupun Mesir cenderung tidak mau bekerja sama dalam rencana yang bukan merupakan bagian dari inisiatif lebih luas yang bertujuan untuk menciptakan jalan menuju negara Palestina – sesuatu yang ditolak oleh Netanyahu.

Dokumen tersebut menambahkan bahwa "penutupan wilayah selatan akan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyelundupan dari Mesir – baik secara bawah tanah maupun di atas tanah, termasuk di penyeberangan Rafah."

Juga pada tahap peralihan, Israel akan mempertahankan kontrol keamanan "atas seluruh wilayah barat Yordania, dari darat, udara dan laut untuk mencegah penguatan elemen teroris di [Tepi Barat] dan Jalur Gaza dan untuk menggagalkan ancaman dari mereka menuju Israel,” kata dokumen yang diajukan PM Netanyahu.

Rencana Netanyahu membayangkan “demiliterisasi menyeluruh di Gaza… melampaui apa yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum.” Laporan tersebut menambahkan bahwa Israel akan bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan ini di masa mendatang, dan berpotensi membiarkan pintu terbuka bagi kekuatan lain untuk menyelesaikan tugasnya.

Selain "pejabat lokal" yang Netanyahu bayangkan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan penyediaan layanan sipil, dokumen tersebut menambahkan bahwa Israel juga akan mempromosikan "rencana deradikalisasi… di semua lembaga keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan di Gaza."

Hal ini juga akan dicapai "semaksimal mungkin dengan keterlibatan dan bantuan negara-negara Arab yang memiliki pengalaman dalam mendorong deradikalisasi."

Pernyataan ini sepertinya merupakan persetujuan bagi negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, namun keduanya telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan memainkan peran apa pun dalam rehabilitasi Gaza kecuali hal tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama solusi negara.

Para analis juga sangat skeptis terhadap tujuan Netanyahu untuk menunjuk para pemimpin klan Palestina yang tidak terafiliasi, dan mencatat kemungkinan bahwa setiap pemimpin komunitas Palestina yang terlihat secara terbuka dan secara sepihak bekerja sama dengan Israel akan segera terdelegitimasi dan mungkin nyawa mereka dalam bahaya. Mereka mengatakan upaya serupa dilakukan Amerika Serikat setelah menginvasi Irak dua dekade lalu, namun hanya menghasilkan bumerang.

Oleh karena itu, komunitas internasional mendorong PA atau otoritas Palestina untuk akhirnya memerintah Gaza, mengingat PA sudah memiliki infrastruktur untuk melaksanakan hal tersebut. Legitimasinya di kalangan warga Palestina masih kurang, namun para pemangku kepentingan berharap bahwa hal ini akan berubah setelah mereka melakukan serangkaian reformasi.

Seorang pejabat Israel mengungkapkan pada Kamis (22/2) pagi bahwa aspek rencana ini telah dikembangkan, dan berpendapat bahwa Otoritas Palestina tidak boleh dimasukkan dalam pemerintahan pascaperang, mengingat kegagalannya untuk mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, ketika ribuan anggota Hamas- para teroris yang memimpin melakukan serangan mematikan di seluruh Israel selatan, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang.

Aspek penting lainnya dari dokumen prinsip Netanyahu adalah penutupan badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Dokumen tersebut mencatat dugaan keterlibatan 12 staf UNRWA dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan mengatakan Israel akan berupaya menggantikan badan tersebut dengan “organisasi bantuan internasional yang bertanggung jawab.

Namun dalam jangka pendek, seorang pejabat senior Israel yang memberi pengarahan kepada The Times of Israel bulan Januari lalu mengatakan bahwa Yerusalem menentang pembubaran UNRWA yang segera dilakukan. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa UNRWA saat ini adalah organisasi distribusi bantuan utama di lapangan dan penutupan organisasi tersebut berisiko menimbulkan bencana kemanusiaan yang dapat memaksa Israel menghentikan perjuangannya melawan Hamas.

Dokumen tersebut mengklarifikasi bahwa Israel hanya akan mengizinkan rekonstruksi Gaza dimulai setelah selesainya demiliterisasi Jalur Gaza dan dimulainya "proses deradikalisasi."

"Rencana rehabilitasi akan dibiayai dan dipimpin oleh negara-negara yang dapat diterima oleh Israel,” kata dokumen tersebut, yang sekali lagi bertentangan dengan banyak negara yang dipandang sebagai donor potensial, yang menuntut agar rekonstruksi Gaza sejalan dengan pandangan politik bagi Palestina.

Rencana Netanyahu diakhiri dengan menegaskan kembali sepasang prinsip yang diadopsi awal pekan ini oleh kabinet dan Knesset: bahwa Israel dengan tegas menolak segala perintah internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina, yang hanya boleh dicapai melalui negosiasi langsung antar pihak, tanpa prasyarat. ; dan bahwa Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina, yang dianggap sebagai "hadiah atas teror.”​