Perempuan China Hadapi Diskriminasi Gender di Tempat Kerja

Perempuan Tiongkok memiliki keterwakilan yang buruk di posisi-posisi penting pemerintahan. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menyatakan keprihatinannya atas tidak adanya perempuan lajang di tingkat eksekutif tertinggi sejak Xi terpilih kembali pada Oktober 2022.

“Sejak Oktober 2022, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, tidak ada perempuan di antara 24 anggota politbiro Partai Komunis Tiongkok, dan tidak ada perempuan di antara tujuh anggota komite tetap politbiro,” katanya dikutip dari Reuters. 

Ketika Xi menjadi presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2012, Tiongkok berada di peringkat 69 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia. Negara ini terus mengalami kemunduran sejak saat itu. Kini, ia merosot ke posisi 107.

Pembatasan yang disebabkan oleh Covid-19 menambah penderitaan perempuan. “Meski semua lompatan ekonomi dan batasan geopolitik Tiongkok, perempuan terus menderita karena ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender,” kata Chen Chen, peneliti di Think Global Health, sebuah inisiatif dari Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis di New York.

Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa tidak pernah mendukung feminisme, namun sebelumnya Partai Komunis Tiongkok memajukan hak-hak perempuan kapan pun mereka merasa perlu untuk memajukan prioritas sosio-ekonomi.

Namun, Xi tidak pernah beralih ke tokenisme, kata Yaqiu Wang, peneliti senior di Human Rights Watch.

“Saya tidak pernah mengira PKT benar-benar peduli terhadap hak-hak perempuan, namun mereka setidaknya hanya sekedar basa-basi, antara lain dengan menempatkan perempuan pada posisi-posisi tertentu yang berkuasa,” katanya.

Peradilan Tiongkok juga tidak memiliki catatan yang adil dalam menjamin keadilan bagi perempuan. Pembawa acara TV populer Tiongkok, Zhou Xiaoxuan menderita selama satu dekade berjuang melawan kasus pelecehan seksual yang dilakukan rekan kerjanya.

Kasusnya dibatalkan oleh pengadilan pada tahun 2023. Dia bahkan dipaksa oleh polisi untuk mencabut kasusnya, katanya.

“Jauh di lubuk hati, saya sangat kecewa. Namun mungkin pada tahap ini dan dalam kasus seperti ini, fakta bahwa saya kalah dalam pertarungan dapat memicu lebih banyak refleksi mengenai kesulitan nyata menjadi seorang perempuan di Tiongkok saat ini,” katanya. 

Pemerintahan Xi baru-baru ini mengeluarkan undang-undang untuk mencegah diskriminasi gender dan pelecehan seksual, yang menurut para aktivis dan pakar hak-hak perempuan tidak efektif.

“Pemerintah, yang tampaknya berniat untuk menghidupkan kembali tingkat kesuburan negaranya untuk mencegah krisis demografi yang diperburuk oleh nol-COVID, tidak berbuat banyak untuk mengatasi landasan patriarki yang menjadi penyebab permasalahan ini. Undang-undang yang bersifat jangka pendek seringkali memperburuk keadaan,” kata Chen.

Khususnya, aktivis hak-hak perempuan di Tiongkok sering diserang oleh lembaga pemerintah meskipun kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi gender sedang meningkat.

Pada tahun 2023, pendukung #MeToo terkemuka Sophia Huang Xueqin dan aktivis hak perempuan Li Qiaochu diadili karena subversi negara.

Mengekspresikan keprihatinan atas intimidasi dan pelecehan terhadap perempuan pembela hak asasi manusia, CEDAW menuntut “Tiongkok untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang telah melecehkan dan menganiaya pembela hak asasi perempuan, termasuk petugas polisi dan agen negara lainnya.”