Jika Prabowo Resmi Jadi Presiden, AS Siap Kerja Sama Meski Sempat Mencekalnya

Amerika sejatinya sempat mencekal Prabowo pascareformasi akibat rekam jejaknya yang buruk dalam isu HAM.

Prabowo, yang pernah menjadi menantu mantan Presiden Suharto yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, dituduh melakukan penculikan dan penyiksaan aktivis prodemokrasi pada tahun 1998. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang melangsungkan penyelidikan terhadap berbagai tuduhan itu, pada 21 Agustus 1998 mengeluarkan surat keputusan yang menyarankan Presiden BJ Habibie ketika itu untuk menjatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan.

Setelah mengkaji keputusan DKP itu, pada 29 November 1998 Habibie memberhentikan Prabowo, namun tetap memberi hak pensiun sebagai pejabat tinggi.

Februari lalu, Prabowo bahkan menerima kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan. Pemberian bintang kehormatan itu kembali menuai kritik tajam para aktivis HAM.

Pencalonan Gibran tahun lalu juga menuai kontroversi karena dilakukan melalui upaya yang dianggap banyak pihak mengangkangi konstitusi. Mahkamah Konstitusi RI, yang saat itu diketuai Anwar Usman, adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran, mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres, yang salah satunya kemudian menurunkan batas usia cawapres. Selain tuduhan nepotisme, Jokowi pun dituduh membangun dinasti politik.

Saat VOA meminta tanggapan Gedung Putih terkait kemunduran demokrasi Indonesia, Kirby menjawab secara diplomatis.

“Kami tidak pernah mundur memperjuangkan keprihatinan kami akan isu HAM, hak-hak sipil dan nilai-nilai institusi demokrasi; dan Presiden (Biden) sama sekali tidak akan berhenti menyampaikan keprihatinan kami,” urainya.

Terlepas dari hal-hal tersebut, dibanding dua kandidat lain, Prabowo adalah sosok yang lebih dikenal Amerika. Ia merupakan lulusan pendidikan militer di Amerika tahun 1980-an. Sebagai menteri pertahanan, dia juga berusaha mempererat hubungan militer dan pembelian senjata dengan Amerika.

Selain itu, Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, juga berniat melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi. Anreyka Natalegawa menilai hal-hal ini bakal meminimalisir ‘kejutan’ yang mungkin dihadapi Washington di kemudian hari.

"Mengingat kesinambungan antara pemerintahan Jokowi saat ini dengan apa yang akan menjadi pemerintahan Prabowo ke depan, saya rasa Washington setidaknya merasakan suatu kemudahan untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru yang akan datang," jelas Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri.

Dihubungi VOA Selasa siang, Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mencemaskan perjuangan HAM ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo, jika terpilih.

“Menurut saya, ke depan dengan rekam jejak yang bersangkutan, Prabowo Subianto, jika benar nanti terpilih menjadi presiden, tentu saja ini bukan hanya menjadi preseden buruk dalam konteks penyelesaian kasus kejahatan negara di masa lalu, tapi juga ini akan berdampak pada situasi penegakan HAM Indonesia ke depan,” jelas Gufron.

Ini bukan pertama kalinya Amerika mengesampingkan prinsip HAM untuk kepentingan geostrategis. Tahun lalu, Joe Biden menyambut dengan mewah Perdana Menteri India Narendra Modi ke Gedung Putih dalam sebuah kunjungan kenegaraan resmi. Modi merupakan sosok Hindu-Nasionalis yang dikenal kerap menindak kelompok oposisi dan memberangus kebebasan pers. Rivalitas dengan China mendorong Amerika mengambil kebijakan ini.

Melalui lensa tersebut, Indonesia juga menjadi negara yang dianggap strategis oleh Amerika, khususnya untuk mewujudkan visi AS tentang Indo-Pasifik yang aman, dengan meredam pengaruh China di kawasan.