Rencana Permukiman Israel di Tepi Barat Tuai Kecaman Global

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menyebut tindakan Israel sebagai konfirmasi rencana Zionis yang bertujuan menguasai tanah mereka, membatasi rakyat mereka, dan mengisolasi mereka.

"Kami menegaskan bahwa pernyataan salah ini tidak memiliki dasar hukum atau hukum, serta tidak lain hanyalah sebuah pesan pembangkangan dan kecerobohan," kata kelompok tersebut, seraya menyerukan PBB menghukum apa yang mereka sebut sebagai 'entitas kriminal'.

Hamas juga memperingatkan untuk tidak berdiam diri mengenai pelanggaran (Israel) yang meningkatkan ketegangan dan eskalasi di kawasan.

Kementerian Luar Negeri Yordania menuturkan permukiman Israel adalah tindakan sepihak dan ilegal yang melanggar hukum internasional dan melemahkan upaya perdamaian dan pembentukan negara Palestina.

Kementerian Luar Negeri Qatar juga "mengecam keras" persetujuan tersebut. Media pemerintah Qatar melaporkan tindakan Israel menimbulkan ancaman serius terhadap upaya internasional yang bertujuan menerapkan solusi dua negara dan menghambat dimulainya kembali proses perdamaian.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan ada kebutuhan untuk memberikan harapan bagi rakyat Palestina, memungkinkan mereka memperoleh hak untuk hidup aman, dan mendirikan negara Palestina sesuai perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, selaras dengan Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi internasional yang relevan.

Di Eropa, Jerman meminta Israel menarik rencana pembangunan permukiman dan menambahkan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Kami mengecam keras persetujuan unit permukiman lebih lanjut di Tepi Barat," sebut Kementerian Luar Negeri Jerman.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menegaskan rencana Israel ilegal, mengecewakan, dan kontraproduktif untuk mencapai perdamaian abadi.

"Pemerintahan kami mempertahankan penolakan tegas terhadap perluasan permukiman," ungkap Blinken pekan lalu. "Dalam penilaian kami, hal ini hanya melemahkan, bukan memperkuat keamanan Israel."