AS Berencana Bangun Pelabuhan Sementara di Pantai Gaza untuk Salurkan Bantuan Saat Kesepakatan Gencatan Senjata Mandek

Kelompok-kelompok bantuan mengungkapkan upaya mereka untuk mengirimkan pasokan yang sangat dibutuhkan ke Jalur Gaza sangat terhambat karena sulitnya berkoordinasi dengan militer Israel, pertempuran yang sedang berlangsung, dan terganggunya ketertiban umum. Bahkan, lebih sulit lagi untuk mendapatkan bantuan di wilayah Gaza Utara yang terisolasi.

Meskipun jalur darat bisa menjadi cara paling efisien untuk menyalurkan bantuan ke Jalur Gaza, salah satu pejabat senior pemerintahan AS mengatakan, Biden telah mengarahkan agar tidak menunggu Israel untuk mendapatkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dengan lebih cepat.

Para pejabat Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (6/3) mengungkapkan mereka bekerja dengan mitra, termasuk koki dan lembaga kemanusiaan Jose Andres dan World Central Kitchen miliknya, untuk memasok bantuan via rute laut.

Pengumuman yang kelak akan disampaikan Biden menandakan semakin mendalamnya keterlibatan AS dalam perang di Jalur Gaza dan meningkatnya konflik serta ketegangan di kawasan. Langkah ini juga menunjukkan pemerintahan Biden mengambil solusi yang sangat tidak biasa untuk menyalurkan bantuan kepada 2,3 juta warga sipil Gaza, dalam menghadapi pembatasan yang diberlakukan oleh sekutu AS, Israel, pada pengiriman bantuan melalui jalur darat.

Sementara itu, harapan untuk mencapai gencatan senjata sebelum bulan suci Ramadan, yang akan dimulai dalam beberapa hari mendatang, diyakini sulit tercapai. Hamas pada Kamis menyatakan bahwa delegasinya telah meninggalkan Kairo, Mesir, tempat pembicaraan diadakan.

Garis besar kesepakatan gencatan senjata akan mencakup masuknya bantuan secara luas ke Gaza.

Krisis kemanusiaan yang semakin meluas di Jalur Gaza selama lima bulan perang dan ketatnya kontrol Israel atas perbatasan darat telah memaksa banyak orang berebut makanan untuk bertahan hidup dan mulai menyebabkan kematian akibat kekurangan gizi. Dalam pertemuan mengenai krisis pengiriman bantuan dengan Duta Besar Israel Michael Herzog, Direktur Pembangunan Internasional AS Samantha Power, memperingatkan bahwa Jalur Gaza yang diblokade menghadapi risiko kelaparan yang nyata.

Situasi paling mengerikan terjadi di wilayah Gaza Utara. Banyak dari sekitar 300.000 orang yang masih tinggal di sana terpaksa hanya mengonsumsi pakan ternak untuk bertahan hidup. PBB pun mengatakan satu dari enam anak di bawah usia 2 tahun di wilayah Gaza Utara kini menderita kekurangan gizi akut.

Langkah terbaru pemerintahan Biden semakin menegaskan kebijakan standar ganda AS. Pasalnya, Biden telah menjadi mitra penting dalam serangan militer yang diperintahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel, termasuk memberikan senjata penting kepada Israel dan menangkis upaya yang mengecam Israel atas melonjaknya kematian warga sipil Gaza.

Namun, di lain sisi, para pejabat AS disebut semakin frustrasi terhadap Netanyahu karena dinilai mengabaikan banyak tekanan AS agar Israel berbuat lebih banyak guna mengurangi kematian warga sipil dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

"Ini adalah solusi yang mahal dan tidak efisien untuk mengatasi masalah yang sudah ada solusi lain," kata Brian Finucane, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS yang sekarang bekerja di International Crisis Group, mengenai pelabuhan sementara yang rencananya akan dibangun di Jalur Gaza.

"Ini adalah gejala lain dari patologi pendekatan keseluruhan terhadap perang di Gaza … yaitu pemerintahan Biden tidak mau menggunakan pengaruh AS baik secara unilateral maupun multilateral untuk mencoba memengaruhi jalannya perang yang dilakukan Netanyahu."

Tekanan terhadap pemerintahan Biden meningkat pekan lalu setelah otoritas kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 100 orang tewas dalam upaya pengiriman bantuan ke wilayah Gaza Utara yang terisolasi. Israel mengklaim pasukannya melepaskan tembakan peringatan ketika massa mulai bergerak ke arah mereka. Pernyataan Israel bertentangan dengan para saksi mata dan pekerja medis yang mengisahkan kepada AP bahwa sebagian besar dari mereka yang terluka tertembak setelah pasukan Israel menembaki kerumunan orang yang kelaparan.

Para mediator internasional berharap meringankan beberapa krisis yang ada di Jalur Gaza dengan segera melalui gencatan senjata selama enam minggu, di mana Hamas akan melepaskan sejumlah sandera, Israel membebaskan beberapa tahanan Palestina, dan kelompok-kelompok bantuan diberikan akses untuk menyalurkan bantuan dalam jumlah besar ke Jalur Gaza.

Para pejabat Mesir menuturkan Hamas telah menyetujui syarat-syarat utama perjanjian gencatan senjata sebagai tahap pertama, namun mereka menginginkan komitmen yang akan mengarah pada gencatan senjata yang lebih permanen. Mereka menilai Israel ingin membatasi perundingan.

Pejabat Mesir berbicara tanpa menyebut nama karena tidak berwenang membahas negosiasi gencatan senjata dengan media. Kedua pejabat tersebut menyebutkan mediator masih menekan kedua pihak untuk melunakkan posisi mereka.

Adapun juru bicara Hamas Jihad Taha menegaskan Israel menolak berkomitmen dan memberikan jaminan mengenai gencatan senjata, pemulangan pengungsi, dan penarikan diri dari wilayah serangannya. Meski demikian, dia mengatakan pembicaraan masih berlangsung dan akan dilanjutkan pekan depan. Belum ada komentar langsung dari Israel sejauh ini.

Netanyahu secara terbuka telah mengesampingkan tuntutan Hamas untuk mengakhiri perang. Dia mengatakan Israel bermaksud untuk melanjutkan serangan setelah gencatan senjata, memperluas serangan ke Kota Rafah di Gaza Selatan yang padat penduduk dan terus berperang sampai mencapai kemenangan total atas Hamas. Menurut Netanyahu, tekanan militer akan membantu pembebasan para sandera.

Sekitar 80 persen penduduk Gaza meninggalkan rumah mereka akibat serangan membabi-buta Israel sejak 7 Oktober. Otoritas kesehatan Gaza menyatakan setidaknya 30.717 warga Palestina telah terbunuh, di mana perempuan dan anak-anak merupakan dua pertiga dari korban tewas.

Catatan otoritas tersebut selaras dengan data PBB dan para ahli independen.

Para mediator memandang Ramadan sebagai tenggat waktu informal untuk mencapai kesepakatan karena pada bulan suci ini sering kali terjadi kekerasan Israel Vs Palestina terkait dengan akses ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.