Liputan6.com, Seoul - Demokrasi dan teknologi harus menjadi kekuatan yang dipergunakan untuk kebaikan. Demikian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi pada Pertemuan Tingkat Menteri pada KTT Demokrasi ke-3 di Seoul, Korea Selatan, Senin (18/3/2024).​
Dalam kesempatan itu, Menlu Retno juga mengungkap fakta bahwa demokrasi saat ini menghadapi banyak tantangan. Ia juga mendorong semua negara untuk dapat membawa perubahan dalam demokrasi.
Baca Juga
"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah demokrasi yang gagal," ujar Menlu Retno, seperti dikutip melalui pernyataan resmi Kemlu RI, Senin (18/3).
Advertisement
Maka dari itu, Menlu Retno mendorong agar salah satu bentuk perkembangan teknologi digital, yakni Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi dan bukan justru menjadi ancaman.
Menlu Retno menyoroti tiga hal yang harus menjadi fokus dalam hal ini:
Pertama, mempromosikan tata kelola digital global yang demokratis.
Teknologi AI, sebut Menlu Retno, harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak.
"Jalur menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif," ucapnya.
Ia pun turut menyampaikan regulasi yang sudah diterapkan oleh Indonesia, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka ASEAN.
Kesenjangan Digital dan Mitigasi Risiko Juga Harus Jadi Perhatian
Kedua, mengurangi kesenjangan digital di tingkat global.
Menurut Menlu Retno, teknologi AI harus diperlakukan sebagai aset publik yang bersifat global, sehingga negara-negara dapat memperoleh akses digital yang mudah, adil, dan berkeadilan.
"Kepentingan negara berkembang harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan digital global," sebutnya.
Dalam hal ini, Indonesia pun sudah berperan aktif dalam negosiasi Global Digital Compact serta upaya-upaya lainnya.
Ketiga, memastikan mitigasi risiko bersama.
Terlepas dari segala manfaatnya, Menlu Retno menggarisbawahi risiko dari AI yang bisa menjadi pedang bermata dua.
Ia menjelaskan bahwa AI di satu sisi dapat menjadi alat demokrasi dan di sisi lain digunakan sebagai alat manipulasi dan disinformasi.
"Maka dari itu, literasi digital dan inovasi sangat penting untuk melawan maraknya berita palsu dan penyalahgunaan AI, serta untuk menanggapi serangan siber," tegas dia.
Summit for Democracy (SFD) merupakan mekanisme dialog internasional untuk mendorong pemajuan demokrasi. Pertemuan ketiga SFD dilaksanakan di Seoul, Republik Korea dengan tema "Teknologi Digital/AI dan Demokrasi".
Konferensi dibuka oleh Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol, dan dihadiri wakil dari 28 negara.
Advertisement
Isu Lain Turut Dibahas
Dalam pertemuan yang sama, Menlu Retno juga menyoroti situasi yang semakin buruk di Gaza di bulan Ramadan dan menekankan pentingnya dukungan untuk bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata di Gaza.
Di sela-sela kunjungan ke Seoul, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Republik Korea Cho Tae-yul membahas isu-isu bilateral khususnya isu pelindungan WNI.
Sehari sebelumnya, Menlu Retno juga menyempatkan berbuka puasa bersama dengan komunitas Muslim di Seoul Central Mosque, Itaewon, Seoul. Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno disambut oleh Imam Masjid Seoul, A. Rahman Lee, serta jajaran pengurus Korea Muslim Federation (KMF).