Lembaga Riset AidData Sebut Inisiatif Sabuk dan Jalan China Hadapi Krisis

Berdasarkan data yang dirilis melalui studi terkemuka yang dilakukan oleh Aid Data, Tiongkok telah mendanai proyek infrastruktur ini melalui pinjaman dari bank pembangunan China yang pada gilirannya meningkatkan total utang luar negeri Pakistan.

Hal ini juga menyebabkan defisit perdagangan Pakistan melebar secara signifikan sejak dimulainya CPEC.

Menurut Aid Data, persyaratan pinjaman ini telah menjadi hambatan besar dalam mengembangkan proyek hingga mencapai kapasitas penuhnya.

Dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan persyaratan yang tidak jelas, kemampuan Pakistan untuk membayar utangnya dan risiko ketergantungan utang pada Tiongkok telah menyebabkan berbagai proyek gagal memenuhi tenggat waktu penyelesaiannya.

Proyek kota pelabuhan Gwadar yang banyak digembar-gemborkan adalah salah satu contohnya.

Sampai saat ini, belum ada proyek yang diluncurkan meskipun investasi bernilai miliaran dolar telah diberikan kepada pemerintah Pakistan ditambah dengan kehadiran tenaga kerja Tiongkok selama bertahun-tahun di kota tersebut untuk melakukan pekerjaan konstruksi.

Kurangnya respon dari pihak Pakistan dalam mengamankan parameter keamanan lokasi proyek serta kurangnya pemanfaatan dana telah menjadikan proyek kota besar Gwadar sebagai pelajaran atas kegagalan di seluruh dunia.

Kematian pekerja China baru-baru ini akibat ledakan bunuh diri di Pakistan semakin memperburuk hubungan kedua negara yang sudah tegang.

Selain itu, Tiongkok juga diketahui telah mendorong Pakistan untuk membubarkan Otoritas CPEC di tengah laporan tentang meningkatnya keretakan antara kedua negara tersebut terkait lambatnya proyek tersebut.

Aspek-aspek ini juga menyebabkan Beijing menolak memperluas proyek yang sedang berjalan karena tingginya risiko yang dimilikinya.

Misalnya, Partai Komunis Tiongkok (CPC) baru-baru ini menolak dimasukkannya jalur transmisi 500kv ke Gwadar untuk menghubungkan kota pelabuhan dengan jaringan listrik nasional dalam kerangka CPEC.

CPC juga dilaporkan menolak usulan Pakistan untuk memasukkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim serta Pembangunan Infrastruktur Perkotaan ke dalam kerangka CPEC.

Selain itu, utang yang belum dibayar kepada perusahaan-perusahaan listrik Tiongkok telah melampaui batas sebesar PKR 300 miliar, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan Tiongkok menutup proyek-proyek listrik di bawah CPEC.

Secara keseluruhan, total 37 persen dari penambahan kapasitas proyek pembangkit listrik CPEC, yaitu sekitar 1980 MW, telah ditutup, menyebabkan warga Pakistan mengalami krisis energi di negara tersebut.

Bantuan Tiongkok kepada Pakistan jauh melampaui gabungan semua kreditur internasional lainnya dan diketahui tiga kali lebih besar dibandingkan bantuan IMF kepada negara yang terlilit utang tersebut. Pinjaman luar biasa sebesar lebih dari US$30 miliar kepada Tiongkok yang berjumlah hampir 30 persen dari total utang luar negeri Pakistan telah semakin mengganggu prospek pemulihan ekonomi negara tersebut.

Perselisihan di kalangan pengusaha lokal di Pakistan sebagian besar dipicu oleh persyaratan wajib yaitu dipaksa membeli.

Hal ini juga sebagian besar dipicu oleh keharusan perusahaan-perusahaan Pakistan dipaksa membeli peralatan dari Tiongkok untuk pelaksanaan proyek-proyek CPEC, sehingga semakin memperburuk keadaan hingga beban utang.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek CPEC telah menjadi masalah yang terus-menerus terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme publik di kedua negara.

Dengan skenario yang terjadi saat ini terhadap seluruh investasi Tiongkok di Pakistan, tampaknya wajar saja jika kita menganggap CPEC sebagai kegagalan yang membawa bencana.

Ketidakmampuan lembaga politik Pakistan dalam memanfaatkan peluang untuk pembangunannya sendiri ditambah dengan buruknya penilaian kepentingan geo-politik oleh rekan-rekan Tiongkok telah menyebabkan kedua negara saling menyalahkan.