Jepang Akan Cabut Penangguhan Pendanaan untuk UNRWA

Pimpinan lembaga bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), pada Senin (4/3/2024), menuduh Israel melakukan kampanye untuk menghapus lembaga tersebut. Padahal, ada lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza mengandalkan bantuan tersebut untuk bertahan hidup.

“UNRWA menghadapi kampanye yang disengaja dan terpadu untuk melemahkan operasinya,” kata Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini pada pertemuan khusus Majelis Umum PBB.

UNRWA merupakan singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (6/3).

“Bagian dari kampanye ini adalah membanjiri donor dengan informasi yang salah yang dirancang untuk menumbuhkan ketidakpercayaan dan menodai reputasi lembaga tersebut,” katanya.

UNRWA menghadapi krisis kelangsungan hidup, setelah Israel memberikan informasi kepada Lazzarini pada bulan Januari yang menuduh bahwa 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan teror tanggal 7 Oktober di Israel. Sebagai tanggapan, sebanyak 16 donor telah menghentikan pendanaan dengan total lebih dari US$ 450 juta.

“Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan kepada saya sejak hari itu, namun gawatnya tuduhan tersebut memerlukan tindakan cepat,” kata Lazzarini. “Saya memutuskan kontrak staf terkait demi kepentingan lembaga.”

Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ada sejumlah “tuduhan, misinformasi, disinformasi, atau setidaknya pernyataan tidak berdasar” tentang UNRWA, yang sebagian besar dibagikan oleh Israel melalui media sosial atau pers, “tetapi belum tentu dibagikan kepada PBB.”

Investigasi internal diluncurkan pada tanggal 29 Januari dan secara paralel, tinjauan independen yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna dan panel dari tiga lembaga kajian Skandinavia sedang menilai netralitas badan tersebut. Laporan akhir mereka akan jatuh tempo pada bulan April.

Lazzarini mengatakan UNRWA berada pada “titik terlemahnya,” tidak mampu menyerap guncangan finansial akibat penangguhan pendanaan terutama di tengah perang.

“Nasib lembaga ini, dan jutaan orang yang bergantung padanya, terancam,” katanya.