Penerapan Larangan Madrasah di India Ditunda

Liputan6.com, New Delhi - Pengadilan tinggi India menunda perintah pengadilan yang lebih rendah yang secara efektif melarang sekolah-sekolah Islam atau madrasah untuk beroperasi di negara bagian terpadat di negara itu. Hal ini diungkapkan pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut pada Jumat (5/4/2024).

Arahan tersebut dikeluarkan beberapa hari sebelum India menggelar pemilu nasional, di mana Perdana Menteri Narendra Modi dan partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) mengincar masa jabatan ketiga.

Pengadilan tinggi disebut merespons gugatan terhadap perintah Pengadilan Tinggi Allahabad pada 22 Maret yang membatalkan undang-undang 2004 yang mengatur sekolah, yang dikenal sebagai madrasah, di Negara Bagian Uttar Pradesh. Seperlima dari 240 juta jiwa di wilayah itu adalah muslim.

Menurut Pengadilan Tinggi Allahaba, undang-undang 2004 melanggar sekularisme konstitusional dan memerintahkan agar siswa madrasah dipindahkan ke sekolah konvensional.

"Kami berpandangan bahwa isu-isu yang diangkat dalam petisi perlu dipertimbangkan lebih dalam," kata Mahkamah Agung pada Jumat, sebagaimana dilaporkan oleh portal berita Live Law dan dilansir VOA Indonesia, Minggu (7/4).

Hal yang sama akan diajukan kembali pada Juli, kata para kuasa hukum, namun situasinya diperkirakan tak akan berubah.

Proses pemilu federal India akan berakhir pada Juni.