Partai Pro-China Menangkan Pemilu Maladewa, Hubungan dengan India Kian Renggang?

Muizzu mulai berkuasa akhir tahun lalu dan kampanyenya dipusatkan untuk mengakhiri kebijakan "India first" yang diadopsi oleh pemerintahan sebelumnya. Dia bahkan belum memulai kunjungan resmi ke New Delhi.

Selain itu, Muizzu berjanji akan memulangkan seluruh pasukan India yang berbasis di Maladewa demi mengurangi pengaruh Negeri Hindustan.

Sekitar 85 personel militer India berpangkalan di Maladewa untuk memelihara dan mengoperasikan dua helikopter dan sebuah pesawat terbang yang diperuntukkan bagi pekerjaan penyelamatan dan pengintaian. Pesawat itu disumbangkan oleh India beberapa tahun lalu.

Dua angkatan personel militer India telah meninggalkan Maladewa dan mereka digantikan oleh staf teknis sipil India. Pasukan yang tersisa diperkirakan akan meninggalkan Maladewa pada 10 Mei.

Keputusan Muizzi memulangkan pasukan India disebut telah memperburuk hubungan Male dengan New Delhi dan China dikabarkan ingin mengeksploitasi hal tersebut.

Muizzu melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing pada Januari dan menandatangani beberapa perjanjian investasi.

Pada Maret, Male menandatangani perjanjian "bantuan militer" dengan China untuk senjata tidak mematikan secara gratis serta pelatihan pasukan keamanan Maladewa. India dan Amerika Serikat sebelumnya pernah melatih militer Maladewa.

"Sekarang ada lebih banyak ruang untuk menciptakan ruang kebijakan luar negeri yang seimbang. Namun, jika New Delhi tidak mengelola hubungan dengan baik dan menolak membantunya, jelas Male akan semakin bergantung pada Beijing," tutur Zahir.

Ratifikasi resmi hasil pemilu hari Minggu diperkirakan akan memakan waktu seminggu.

Komisi Pemilihan Umum Maladewa mengatakan jumlah pemilih dalam pemungutan suara hari Minggu adalah sekitar 73 persen, lebih rendah dari 82 persen pada tahun 2019.

Seorang pemimpin senior MDP dengan cepat mengucapkan selamat kepada Muizzu atas hasil yang diperolehnya.

"Anggota parlemen MDP akan siap bekerja sama dengan pemerintah demi kemajuan nilai-nilai demokrasi kita dan meminta pertanggungjawaban pemerintah sebagai oposisi yang bertanggung jawab," tulis Fayyaz Ismail, ketua partai tersebut di X alias Twitter.