UNICEF Minta Intervesi Lebih untuk Atasi Krisis Kemanusiaan di Haiti

Protes Menuntut PM Haiti Ariel Henry Mundur — Para pengunjuk rasa dibubarkan oleh gas air mata yang dilemparkan oleh polisi selama demonstrasi menuntut Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mundur dan menyerukan kualitas hidup yang lebih baik, di Port-au-Prince, Haiti, Senin (29/8/2022). (AP Photo/Odelyn Joseph)

Liputan6.com, Port-au-Prince - Badan PBB untuk Dana Anak-Anak (UNICEF) meminta intervensi yang lebih besar di Haiti di saat krisis kemanusiaan memburuk dan merenggut lebih banyak nyawa, terutama anak-anak.

"Hari ini, kami meminta Anda menggunakan pengaruh Anda pada aktor-aktor negara dan kelompok bersenjata untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan keselamatan dan keamanan bagi rakyat Haiti," kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell, seperti dilansir VOA Indonesia, Selasa (23/4/2024).

Lebih dari 2.500 orang terbunuh atau terluka dalam kekerasan geng dari Januari hingga Maret di seluruh Haiti. Jumlah itu naik lebih dari 50 persen dari periode yang sama pada tahun lalu, menurut laporan yang dirilis pada Jumat (19/4) oleh Kantor Terpadu PBB di Haiti. Mayoritas kekerasan terjadi di Port-au-Prince, ibu kota negara itu.

Koordinator khusus PBB untuk Haiti juga menyampaikan permohonan tersebut. Ia mengatakan bahwa pertempuran tersebut telah memaksa PBB "mengurangi jejaknya" di Port-au-Prince.

Sebuah dewan transisi yang bertugas memilih perdana menteri dan kabinet Haiti berikutnya telah secara resmi dibentuk seiring geng-geng bersenjata tersebut memperketat cengkeraman mereka di negara Karibia yang bermasalah tersebut.

Kerusuhan menjadi salah satu alasan terbesar mengapa kota ini ditinggalkan. Dalam sebulan terakhir saja, sekitar 95.000 orang melarikan diri dari kekerasan geng Port-au-Prince.

2 dari 4 halaman

Dewan Transisi Dibentuk di Tengah Kekerasan Antargeng

Protes Haiti — Geng dengan aksi kekerasan telah berbuat sangat keji, dengan rincian aksi seperti pemerkosaan dan pembunuhan brutal yang terjadi di ibu kota negara yang sedang bermasalah itu. (Richard PIERRIN/AFP)

Belum lama ini, sebuah dewan transisi yang bertugas memilih perdana menteri dan kabinet Haiti berikutnya dibentuk pada Jumat (12/4).

Dekret itu mengatakan dewan transisi tersebut "akan membawa negara yang bermasalah itu melalui pemilihan umum untuk memulihkan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan konstitusional yang sudah tidak berlaku lagi."

Langkah itu diharapkan oleh para pendukungnya akan membantu meredam gejolak di negara Karibia yang bermasalah itu, di mana sebagian besar wilayah ibu kotanya masih berada dalam cengkeraman geng kriminal.

3 dari 4 halaman

Picu PM Ariel Henry Mundur

Pembentukan dewan tersebut, yang diumumkan dalam dekret yang diterbitkan dalam lembaran negara Haiti, diperkirakan akan segera memicu pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry. Namun, menurut ketentuan baru itu, ia akan mengundurkan diri ketika perdana menteri baru dipilih.

Sejauh ini PM Henry belum berkomentar mengenai hal tersebut.

"Pembentukan dewan yang inklusif secara politik menandakan kemungkinan awal baru bagi Haiti," kata Caricom, blok perdagangan Karibia yang membantu pembentukan dewan tersebut, dalam sebuah pernyataan.

"Jelas juga bahwa salah satu prioritas pertama Dewan Kepresidenan yang baru dilantik adalah untuk segera mengatasi situasi keamanan sehingga warga Haiti dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal; mengakses makanan, air dan layanan medis dengan aman; anak-anak dapat kembali bersekolah; perempuan bergerak leluasa takut akan kekerasan yang mengerikan; dan agar bisnis dapat dibuka kembali," kata Caricom.

4 dari 4 halaman

Soal Dewan Transisi

Warga melarikan diri dari kekerasan geng di ibu kota Haiti (Richard Pierrin/ AFP)

Meskipun tanggal pemilu belum ditetapkan, keputusan tersebut menyatakan bahwa presiden terpilih harus dilantik paling lambat pada 7 Februari 2026, dan dewan akan menjalankan kekuasaan presiden sampai tanggal tersebut.

Dewan tersebut juga akan bertanggung jawab untuk membantu menetapkan agenda Kabinet baru dan akan menunjuk anggota untuk membentuk dewan pemilihan sementara, yang diperlukan sebelum pemilihan umum diadakan. Mereka juga akan membentuk dewan keamanan nasional yang tanggung jawabnya belum diputuskan.

Keputusan tersebut tidak menetapkan batas waktu untuk memilih perdana menteri atau kabinet baru, hanya menyatakan bahwa dewan harus "segera" melakukan hal tersebut.