PBB Desak Penyelidikan atas Temuan 2 Kuburan Massal di Jalur Gaza

Petugas kesehatan Palestina menggali jenazah yang dikuburkan oleh pasukan Israel di kompleks Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza Selatan, pada Minggu (21/4/2024). (Dok. AFP)

Liputan6.com, Gaza - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/4/2024) menyerukan penyelidikan yang jelas, transparan dan kredibel terhadap kuburan massal yang ditemukan di dua rumah sakit besar di Jalur Gaza yang digerebek oleh pasukan Israel.

"Penyelidik yang kredibel harus memiliki akses ke situs-situs tersebut," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dilansir AP, Rabu (24/4), seraya menambahkan bahwa lebih banyak jurnalis harus dapat bekerja dengan aman di Jalur Gaza untuk melaporkan fakta-fakta tersebut.

Sebelumnya pada hari Selasa, kepala urusan hak asasi manusia (HAM) PBB Volker Turk mengatakan dia "ngeri" dengan hancurnya Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza dan Rumah Sakit Nasser di Kota Khan Younis serta laporan penemuan kuburan massal di dalam dan sekitar fasilitas tersebut setelah Israel angkat kaki.

Turk menyerukan dilakukannya penyelidikan yang independen dan transparan dengan mengatakan "mengingat iklim impunitas yang ada, hal ini harus melibatkan penyelidik internasional".

"Rumah sakit berhak mendapatkan perlindungan yang sangat khusus berdasarkan hukum humaniter internasional," tutur Turk. "Dan pembunuhan yang disengaja terhadap warga sipil, tahanan, dan orang lain yang 'hors de Combat' (tidak mampu terlibat dalam pertempuran) adalah kejahatan perang."

Senada, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Vedant Patel pada hari Selasa menyebut laporan temuan kuburan massal di rumah sakit di Jalur Gaza "sangat meresahkan". Dia mengaku para pejabat AS telah meminta informasi kepada pemerintah Israel.

2 dari 3 halaman

Syarat Penyelidikan oleh PBB

Para pengungsi Palestina mencari perlindungan di halaman Rumah Sakit Al-Nasser Gaza — Orang-orang tergeletak di kedua sisi koridor, hanya menyisakan ruang sempit bagi siapa pun untuk berjalan. (Mahmud HAMS / AFP)

Pertahanan sipil Palestina di Jalur Gaza mengatakan pada hari Senin (22/4) bahwa mereka menemukan 283 jenazah dari kuburan massal di dalam kompleks Rumah Sakit Nasser di Khan Younis yang dibangun ketika pasukan Israel mengepung fasilitas tersebut bulan lalu. Menurut kelompok itu, pada saat itu, masyarakat tidak dapat menguburkan jenazah sebagaimana layaknya dan menggali kuburan di halaman rumah sakit.

Beberapa jenazah adalah orang-orang yang tewas selama pengepungan rumah sakit. Yang lainnya terbunuh ketika pasukan Israel menggerebek rumah sakit tersebut.

Pejabat kesehatan Palestina mengatakan penggerebekan rumah sakit telah menghancurkan sektor kesehatan Jalur Gaza saat mereka mencoba mengatasi meningkatnya jumlah korban jiwa akibat perang Hamas Vs Israel yang telah berlangsung selama lebih dari enam bulan.

Permasalahan mengenai siapa yang dapat atau harus melakukan investigasi masih menjadi pertanyaan.

Agar PBB dapat melakukan penyelidikan, kata Dujarric, salah satu badan utamanya harus memberikan izin.

"Saya pikir tidak ada seorang pun yang bisa berprasangka buruk terhadap hasil atau siapa yang akan melakukannya," ujar Dujarric. "Saya pikir ini perlu dilakukan penyelidikan jika ada akses dan kredibilitas."

Badan-badan utama PBB adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB.

3 dari 3 halaman

Jadi Prioritas ICC

Setelah mengunjungi Israel dan Tepi Barat pada Desember, kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan bahwa penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh Hamas dan pasukan Israel merupakan prioritas bagi institusi yang dipimpinnya.

"Penemuan kuburan merupakan alasan lain mengapa kita memerlukan gencatan senjata, mengapa kita perlu mengakhiri konflik ini, mengapa kita perlu mendapat akses yang lebih besar bagi bantuan kemanusiaan ... perlindungan yang lebih besar bagi rumah sakit dan bagi masyarakat, pembebasan sandera Israel," tegas Dujarric.

Israel Sahkan Larangan Operasional UNRWA, Akses Bantuan untuk Warga Palestina Terancam