Pasangan LGBT di Irak Terancam Penjara hingga 15 Tahun, AS dan Inggris Prihatin

Liputan6.com, Baghdad - Parlemen Irak telah meloloskan rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dengan hukuman penjara antara 10 hingga 15 tahun.

Berdasarkan undang-undang baru tersebut, kelompok transgender juga bisa dipenjara antara satu hingga tiga tahun.

Selain itu, mereka yang mempromosikan homoseksualitas atau prostitusi, dokter yang melakukan operasi penggantian kelamin, laki-laki yang "sengaja" bertindak seperti perempuan dan mereka yang terlibat dalam "tukar istri" juga akan menghadapi hukuman penjara.

Dilansir BBC, Minggu (28/4/2024), mereka yang mendukungnya mengatakan bahwa perubahan hukum terkait LGBT itu akan membantu menegakkan nilai-nilai agama di negara tersebut.

Sementara sebaliknya, kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tanda hitam dalam catatan pelanggaran terhadap kelompok LGBT di Irak.

Rancangan undang-undang tersebut sebelumnya – yang merupakan amandemen undang-undang anti-prostitusi yang disahkan pada akhir tahun 1980an – telah mengusulkan hukuman mati bagi hubungan sesama jenis.

Namun, hal ini diubah setelah mendapat tentangan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

Anggota parlemen Amir al-Maamouri mengatakan kepada Shafaq News pada hari Sabtu bahwa undang-undang baru tersebut merupakan "sebuah langkah signifikan dalam memerangi penyimpangan seksual mengingat masuknya kasus-kasus unik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan masyarakat".

Pengesahan RUU tersebut juga telah ditunda sampai setelah kunjungan Perdana Menteri Mohamed Shia al-Sudani ke AS awal bulan ini, menurut anggota parlemen Raed al-Maliki, yang mengajukan amandemen tersebut.

"Kami tidak ingin mempengaruhi kunjungan tersebut," kata al-Maliki kepada kantor berita AFP, seraya menambahkan bahwa ini adalah "masalah internal dan kami tidak menerima campur tangan apa pun dalam urusan Irak".