Kelaparan di Jalur Gaza: PBB Sebut Israel Tolak Akses Bantuan

Sementara itu, COGAT, badan Kementerian Pertahanan Israel yang bertugas mengoordinasikan pengiriman bantuan ke wilayah Palestina mengklaim Israel berupaya meningkatkan bantuan ke Jalur Gaza.

"Dalam pembicaraan antara perwakilan Israel dan PBB, termasuk @WFP, tidak ada satupun entitas yang mengindikasikan adanya risiko kelaparan di Gaza Utara," kata COGAT di X.

"Melihat situasi yang membaik, (organisasi internasional) pekan lalu menyatakan bahwa volume barang yang diangkut ke Gaza Utara harus dikurangi karena jumlahnya terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk."

Sebuah laporan yang didukung PBB pada bulan Maret menyebutkan bahwa kelaparan akan segera terjadi dan mungkin terjadi pada bulan Mei di Gaza Utara dan dapat menyebar ke seluruh wilayah kantong tersebut pada bulan Juli.

Kelaparan didefinisikan terjadi ketika setidaknya 20 persen penduduk menderita kekurangan pangan ekstrem, dengan satu dari tiga anak mengalami kekurangan gizi akut dan dua dari setiap 10.000 anak meninggal setiap hari karena kelaparan atau kekurangan gizi dan penyakit.

Para pejabat PBB mengatakan bahwa pada umumnya ketika kelaparan diumumkan secara resmi di suatu tempat, sudah terlambat untuk menyelamatkan banyak orang.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pekan lalu bahwa kelompok paling rentan di Gaza Utara sudah sekarat karena kelaparan dan penyakit. Dia menambahkan PBB sedang berusaha mencegah kelaparan yang disebabkan oleh manusia yang sepenuhnya dapat dicegah di Gaza Utara.

PBB telah beberapa kali mengeluhkan kurangnya akses bantuan kemanusiaan selama perang Israel Vs Hamas di Jalur Gaza yang sudah berlangsung tujuh bulan. 

Perang di Jalur Gaza pecah pada 7 Oktober 2023 Ketika Hamas menyerbu Israel selatan dan diklaim menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 lainnya. Sejak itu, otoritas kesehatan Jalur Gaza mengatakan Israel telah membunuh lebih dari 34.600 warga Jalur Gaza dalam serangan balasannya hingga hari ini.

Hamas berkuasa di Jalur Gaza pada tahun 2006 setelah tentara dan pemukim Israel mundur pada tahun 2005, namun daerah kantong tersebut masih dianggap sebagai wilayah yang diduduki Israel oleh PBB.

Sebagai kekuatan pendudukan, kepala hak asasi manusia PBB mengatakan Israel berkewajiban untuk memastikan penyediaan makanan dan perawatan medis bagi warga setempat dan memfasilitasi kerja organisasi kemanusiaan yang berusaha memberikan bantuan.