PBB Desak Pemerintah Dunia Jadikan Air Sebagai Isu Prioritas

Sekretaris Eksekutif (ES) Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana (tengah) dalam konferensi pers World Water Forum ke-10 di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024). (Liputan6/Benedikta Miranti)

Liputan6.com, Denpasar - Organisasi di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah dunia untuk melakukan aksi konkret dalam menyelesaikan isu sanitasi dan masalah krisis air global.

"Tanpa pemerintah yang memprioritaskan topik-topik yang telah kita tangani, mustahil bagi kita untuk melakukan hal tersebut dari luar," kata Sekretaris Jenderal World Meteorogical Organization (WMO) Celeste Saulo dalam pernyataan pers di sela-sela rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Selasa (21/5/2024).

"Jadi, bagaimana setiap negara memprioritaskan air, bagaimana setiap negara memprioritaskan investasi pada data meteorologi dan hidrologi, bagaimana setiap negara memprioritaskan pendidikan, bagaimana setiap negara memprioritaskan kesehatan adalah sesuatu yang harus ditangani."

Menurut dia, pemerintah harus melakukannya secara sistemik agar dapat menyelesaikan isu-isu global.

Sekretaris Eksekutif (ES) Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana juga mendorong hal yang sama.

"Air merupakan hak atau layanan paling dasar maka dari itu peran dari pemerintah sangatlah penting terutama untuk masalah paling mendasar," kata dia.

"Maka dari itu, dalam tujuan untuk mengembangkan hak layanan dasar tersebut, pemerintah juga perlu mengimplementasikan pendanaan inovatif yang menurut saya banyak sekali ahli dalam hal ini, terutama dalam sektor terkait dengan air."

Kerja sama terkait air, sebut Armida, menjadi salah satu cara untuk membantu memastikan bahwa kelangkaan air, kekeringan, dan bencana terkait air tidak menjadi krisis berkepanjangan.

"Diperlukan peningkatan upaya kolaboratif antar negara, kawasan, sektor, dan pemangku kepentingan. Kemitraan pemerintah-swasta dalam efisiensi air, seperti yang diperjuangkan oleh UNIDO dapat membantu," ujarnya.

Menurut Armida, World Water Forum ke-10 sebagai pertemuan terkait air terbesar di dunia, menjadi wadah paling tepat bagi para pemangku jabatan untuk saling berdiskusi kebijakan terkait air, termasuk pendanaan inovatif.

Kolaborasi terkait mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko bencana juga dinilai dapat membantu mempersempit kesenjangan pendanaan.

2 dari 3 halaman

Krisis Air Dunia

Konferensi pers oleh PBB di Media Center World Water Forum ke-10 di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024). (Liputan6/Benedikta Miranti)

Krisis air dan sanitasi yang menjadi topik utama dalam World Water Forum 2024 menjadi masalah mendesak yang perlu tindak lanjut secara serius oleh seluruh lembaga, termasuk pemerintah hingga masyarakat.

PBB menyoroti sejumlah fakta mengenaskan terkait air, salah satunya bahwa 2,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman. Padahal, air merupakan kunci bagi dunia untuk dapat mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"Goal (SDGs) poin enam mengenai air bersih dan sanitasi mendukung hampir semua tujuan lainnya, terutama goal satu dan dua mengenai kemiskinan dan kelaparan," ujar Armida.

3 dari 3 halaman

Bencana Terkait Air

Sementara itu, Saulo turut menyorot masalah perubahan iklim yang dampaknya dapat dirasakan oleh hampir seluruh dunia.

Dia memaparkan fakta bahwa ratusan orang telah tewas akibat banjir di Brasil dan Afrika Timur serta banjir bandang di Afghanistan. Amerika Tengah dan Afrika bagian selatan menghadapi kekeringan ekstrem. Sementara benua Asia, merupakan wilayah yang terdampak paling parah di dunia.

"Bencana-bencana ini sekali lagi menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana yang berhubungan dengan air: baik dalam bentuk terlalu banyak atau terlalu sedikit," tutur dia.

Bencana tersebut, lanjutnya, menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sering kali tidak dilaporkan.