Pangeran Jerman Heinrich XIII Reuss Diadili, Kasus Rencana Kudeta Dipicu Teori Konspirasi

Pangeran Heinrich XIII Reuss tiba di ruang sidang V untuk plot berbasis teori konspirasi menyerang parlemen Jerman. (AFP)

Liputan6.com, Frankfurt - Sebuah kasus tak biasa tengah jadi sorotan di Jerman. Seorang pangeran, bekas anggota parlemen, dan sejumlah mantan pejabat angkatan darat diajukan ke pengadilan pada Selasa (22/5/2024).

Mereka dituduh mendalangi sebuah rencana, yang didorong oleh teori konspirasi, untuk menyerang parlemen Jerman dan menggulingkan pemerintah.

Dalam salah satu kasus terbesar yang disidangkan oleh pengadilan Jerman dalam beberapa dekade, para jaksa mendakwa kelompok ini menyiapkan sebuah “tindakan pengambilalihan” untuk menyerbu Bunderstag dan menyandera para anggota parlemen.

Para terdakwa, termasuk satu orang yang menutupi wajahnya dengan map, duduk di ruang sidang dengan keamanan tinggi yang dibangun khusus di Frankfurt.

Delapan terdakwa anggota dari rencana kudeta ini akan disidangkan di Frankfurt, sementara satu perempuan dituduh mendukung upaya mereka untuk menggulingkan pemerintahan Kanselir Olaf Scholz. Demikian mengutip VOA Indonesia, Rabu (22/5/2024).

Aristokrat kecil yang juga pebisnis, Pangeran Heinrich XIII Reuss, salah satu pemimpin kelompok ini yang diadili, disebut dicalonkan untuk menjadi kepala negara sementara setelah pemerintah saat ini digulingkan.

Rencana yang sensasional ini, yang digagalkan oleh pihak berwenang pada akhir 2022, adalah contoh kasus yang melibatkan tokoh terkemuka dari ancaman kekerasan yang berkembang dari kelompok politik di Jerman.

Adapun para tersangka komplotan ini dikatakan telah mengambil inspirasi dari “mitos konspirasi” termasuk gerakan QAnon global dan menyusun “daftar para musuh”.

Mereka juga terdiri dari Reischsbuerger Jerman (warga negara Reich, sebuah gerakan politik kelompok ekstrimis dan penggemar senjata, yang menolak legitimasi dari republik Jerman modern.

2 dari 3 halaman

Teori Konspirasi hingga 26 Orang Disidang

Ilustrasi hukum, keadilan. (Image by Freepik)

Menurut para jaksa, komplotan ini percaya bahwa Jerman dijalankan oleh sebuah “sekelompok orang berpengaruh yang mengendalikan kebijakan pemerintah” dan sedang menunggu sinyal dari sebuah “aliansi” palsu pemerintah internasional untuk melancarkan kudeta mereka.

Persidangan dalam kasus yang sangat kompleks ini, di mana total ada 26 orang yang menjalani sidang, digelar di tiga pengadilan yang berbeda. Sembilan anggota grup “lengan militer” menjalani sidang di Stuttgart pada akhir April.

Ketika persidangan dijadwalkan dimulai pada Juni di Munich. Diantara mereka, dalam sidang di Frankfurt berdampingan dengan Reuss adalah bekas tentara Ruediger von Pescatore, Maximilian Eder dan Peter Woerner, yang disebut telah mendirikan kelompok perencana kudeta pada Juli 2021.

Para terdakwa juga termasuk sejumlah anggota dari sebuah “dewan” yang menurut para jaksa, akan menggantikan pemerintah setelah kudeta – terutama hakim dan mantan anggota parlemen sayap kanan Birgit Malsack-Winkemaan.

3 dari 3 halaman

Rencana Serangan Bersenjata ke Parlemen Jerman

Bendera Jerman (AFP PHOTO via capitalfm.co.ke)

Malsack-Winkemann, seorang hakim perdamaian dan mantan anggota parlemen untuk partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD), dikatakan telah dicalonkan untuk portofolio keadilan.

Para penyelidik meyakini bahwa perempuan berusia 59 tahun itu telah menyampaikan pemahamannya sebagai orang dalam di parlemen Jerman, untuk membantu kelompok ini merencanakan sebuah serangan bersenjata ke gedung Bundestag.

Sementara itu, Michael Fritsch, mantan polisi dari Hanover, diduga dicalonkan untuk mengambil alih kementerian dalam negeri.Terdakwa kesembilan adalah mitra Reuss, seorang warga negara Rusia yang didentifikasi sebagai Vitalia B.

Dia didakwa “bersekongkol” dalam rencana kudeta dan menghubungkannya dengan seorang kontak di konsulat Rusia di Leipzig. Menurut para jaksa, Reuss dan terdakwa pemimpin kelompok yang lain, von Pescatore, juga melakukan pertemuan dengan pejabat Rusia di ibu kota Slovakia, Bratislava, pada Februari 2022. “Bagaimana Federasi Rusia merespons ini, belum dapat diklarifikasi,” kata jaksa.