Tanggapi Usulan AHY Soal Pembentukan Badan Air Nasional, Menteri PUPR: Koordinasi Makin Rumit

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyinggung soal urgensi pembentukan Badan Air Nasional.

Usul tersebut dilontarkan dalam World Water Forum ke-10 Bali pada segmen Local and Regional Authorities di Bali Nusa Dua Convention Center(BNDCC), Bali, Rabu (22/5/2024), seperti dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com

Dalam sesi konferensi pers seusai acara, AHY mengaku telah menyampaikan gagasan terkait pentingnya mengkoordinasikan segala urusan manajemen air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa.

"Artinya, kita berharap ada sebuah badan yang khusus menangani air. Ini bukan yang pertama, ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu, yang memiliki kewenangan untuk bisa mengelola air secara komprehensif," ujarnya.

"Termasuk regulasinya dipersiapkan dengan baik, kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatannya," kata AHY menambahkan.

Oleh karenanya, AHY menilai pembentukan Badan Air Nasional bukan hanya sekadar menambah birokrasi baru, tapi jadi wadah besar bagi penataan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor air, termasuk krisis air.

Namun, AHY menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan agar Badan Air Nasional nantinya bisa terbentuk di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan itu hanya sebagai sebuah saran. 

"Tapi saya enggak punya kewenangan, saya tadi hanya menyampaikan di forum internasiional ataupun akademis yang bisa kita diskusikan kalau ada nilai-nilai yang baik atau positif. Kita enggak usah ragu-ragu untuk belajar saling belajar dari negara yang terlebih dahulu melakukannya, itu pun sesuatu yang baik untuk kita dan pemerintahan di tingkat daerah," ungkapnya.