5 Juni 2017: Arab Saudi, UAE, Mesir, Bahrain, Yaman, dan Maladewa Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Qatar

ilustrasi Gambar Perwakilan Diplomatik (sumber: Pixabay)

Liputan6.com, Doha - Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman, dan Maladewa dilaporkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017, tepat tujuh tahun lalu.

Kerajaan Saudi membuat pengumuman ini melalui Kantor Berita Saudi yang dikelola negara pada Senin 5 Juni 2017 di pagi hari, dengan mengatakan bahwa tindakan ini diambil untuk melindungi keamanan nasional, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (5/6/2024).

Kantor berita tersebut merilis pernyataan yang menuduh Qatar menampung berbagai kelompok teroris dan sektarian yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan di kawasan.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa tiga negara Teluk tersebut memberikan waktu dua minggu kepada pengunjung dan penduduk Qatar untuk meninggalkan negara mereka.

Arab Saudi juga menutup perbatasan dan menghentikan lalu lintas udara dan laut dengan Qatar, mendesak “semua negara dan perusahaan saudara untuk melakukan hal yang sama.”

Pernyataan itu tampaknya diselaraskan dengan pengumuman sebelumnya oleh Bahrain, yang juga memutuskan hubungan dan menghentikan lalu lintas udara dan laut antara kedua negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan pihaknya menyesalkan tindakan yang diambil oleh negara-negara Arab, menyebut keputusan tersebut "tidak memiliki dasar".

"Tindakan tersebut tidak berdasar dan didasarkan pada klaim dan tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta," kata pernyataan itu, menambahkan bahwa keputusan tersebut "tidak akan memengaruhi kehidupan normal warga dan penduduk".

"Tujuannya jelas, yaitu untuk memaksakan perwalian atas negara. Ini sendiri merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan (Qatar) sebagai negara," tambahnya.

2 dari 4 halaman

Pengumuman Serentak oleh Negara-negara Teluk dan Mesir

Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya akan menarik misi diplomatiknya dari ibu kota Qatar, Doha, dalam waktu 48 jam dan semua diplomat Qatar harus meninggalkan Bahrain dalam periode yang sama.

UAE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya memutuskan semua hubungan dengan Qatar. Negara ini juga memerintahkan warga Qatar untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu 14 hari dan melarang warganya bepergian ke Qatar.

Mesir juga mengumumkan penutupan wilayah udara dan pelabuhannya untuk semua transportasi Qatar "untuk melindungi keamanan nasionalnya", kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.

Kemudian pada hari Senin 5 Juni 2017, Maladewa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik "karena penentangan kuatnya terhadap kegiatan yang mendorong terorisme dan ekstremisme".

Maskapai-maskapai yang berbasis di UAE, seperti Emirates, Etihad Airways, dan FlyDubai, mengatakan mereka akan menangguhkan penerbangan menuju dan dari Qatar mulai Selasa 6 Juni 2017 pagi.

Belum jelas bagaimana semua pengumuman ini akan memengaruhi maskapai lainnya.

Koalisi yang dipimpin Saudi, yang telah lebih dari dua tahun berperang melawan pemberontak yang didukung Iran di Yaman, secara terpisah mengumumkan bahwa Qatar tidak lagi diterima dalam aliansi tersebut.

Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional juga memutuskan hubungan dengan Qatar, menuduhnya bekerja sama dengan musuh-musuhnya dalam gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran, lapor kantor berita negara Saba.

3 dari 4 halaman

Dorongan untuk Damai dari Berbagai Negara

Ilustrasi bendera negara anggota ASEAN — Ilustrasi bendera-bendera negara. (Gambar oleh Thuận Tiện Nguyễn dari Pixabay )

Seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa tindakan negara-negara Arab tidak akan membantu mengakhiri krisis di Timur Tengah.

"Era pemutusan hubungan diplomatik dan penutupan perbatasan bukanlah cara untuk menyelesaikan krisis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, agresi dan pendudukan tidak akan menghasilkan apa-apa selain ketidakstabilan," cuit Hamid Aboutalebi, wakil kepala staf Presiden Iran Hassan Rouhani, merujuk pada keterlibatan koalisi di Yaman.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson memberikan pernyataan pada hari Senin (5/6/2017) saat kunjungan kenegaraan di Australia, mendesak negara-negara Teluk ini untuk tetap bersatu.

"Kami tentu akan mendorong pihak-pihak untuk duduk bersama dan mengatasi perbedaan ini," katanya di Sydney.

"Jika ada peran yang dapat kami mainkan dalam membantu mereka mengatasi hal ini, kami pikir penting agar GCC (Gulf Cooperation Council) tetap bersatu."

Tillerson mengatakan bahwa meskipun ada kebuntuan, ia tidak mengharapkan hal itu memiliki "dampak signifikan, jika ada dampak sama sekali, pada perjuangan bersama melawan terorisme di kawasan atau secara global".

"Semua pihak yang Anda sebutkan telah cukup bersatu dalam perjuangan melawan terorisme dan melawan Daesh, ISIS, dan telah mengungkapkannya baru-baru ini dalam pertemuan puncak di Riyadh," tambahnya, menggunakan nama alternatif untuk kelompok Negara Islam Irak dan Levant (Islamic State of Iraq and the Levant/ISIL).

Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Turki, juga menyerukan dialog untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

"Kami melihat stabilitas di wilayah Teluk sebagai kesatuan dan solidaritas kami sendiri," kata Cavusoglu dalam konferensi pers.

"Negara-negara tentu saja bisa memiliki beberapa masalah, tetapi dialog harus terus berlanjut dalam setiap keadaan agar masalah dapat diselesaikan secara damai. Kami sedih dengan kondisi saat ini dan akan memberikan dukungan apa pun untuk normalisasinya."

4 dari 4 halaman

Kantor Berita Qatar yang Diretas

Ilustrasi komputer dan peretasan — Ilustrasi peretasan (AFP)

Perselisihan antara Qatar dan negara-negara Arab Teluk meningkat setelah kantor berita milik pemerintah Qatar diretas.

Sejak kejadian tersebut, perselisihan semakin memburuk.

Setelah peretasan pada hari Selasa 6 Juni 2017, komentar yang salah diatributkan kepada emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, disiarkan di Qatar.

Pemerintah Qatar dengan tegas membantah bahwa komentar tersebut, di mana pemimpin negara itu menyatakan dukungan untuk Iran, Hamas, Hezbollah, dan Israel, sambil menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump mungkin tidak akan bertahan lama, pernah diucapkan.

"Ada undang-undang internasional yang mengatur kejahatan seperti itu, terutama serangan siber. (Para peretas) akan dituntut sesuai hukum," kata Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pada hari Rabu 7 Juni 2017.

Sky News Arabia yang berbasis di UAE dan Al Arabiya terus menyiarkan berita yang telah terbantahkan tersebut, meskipun ada penolakan dari pihak Qatar.